Partai Ummat mulai goyah. Sejumlah DPW mempertanyakan keputusan Amien Rais mengesahkan AD/ART partai yang baru tanpa munas atau rakernas.
Partai Ummat mulai goyah. Sejumlah DPW mempertanyakan keputusan Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais mengesahkan AD/ART partai yang baru tanpa gelaran musyawarah nasional (munas) atau rapat kerja nasional (rakernas).
Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum meminta pembatalan AD/ART Partai Ummat yang baru. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah mengesahkan AD/ART tersebut.
"AD/ART baru ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Tidak ada munas, tidak ada rakernas. Semua kekuasaan mutlak ada pada majelis syuro," ujar anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (16/6).
Dalam AD/ART yang lama, Majelis Syuro Partai Ummat memang diberi kewenangan untuk mengesahkan dan menetapkan AD/ART partai. Pada BAB 15 Pasal 31, tertulis perubahan anggaran dasar diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis Syuro.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Ummat Taufik Hidayat menduga ada pihak yang ingin menggoyang pucuk Majelis Syuro Partai Ummat. Ia mengatakan tuduhan Amien Rais mengubah AD/ART secara tidak demokratis keliru.