Polemik Partai Ummat: "Bungkusnya demokrasi, tapi isinya monarki..."

Partai Ummat mulai goyah. Sejumlah DPW mempertanyakan keputusan Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais mengesahkan AD/ART partai yang baru tanpa gelaran musyawarah nasional (munas) atau rapat kerja nasional (rakernas).

Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum meminta pembatalan AD/ART Partai Ummat yang baru. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah mengesahkan AD/ART tersebut. 

"AD/ART baru ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Tidak ada munas, tidak ada rakernas. Semua kekuasaan mutlak ada pada majelis syuro," ujar anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (16/6). 

Dalam AD/ART yang lama, Majelis Syuro Partai Ummat memang diberi kewenangan untuk mengesahkan dan menetapkan AD/ART partai. Pada BAB 15 Pasal 31, tertulis perubahan anggaran dasar diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Ummat Taufik Hidayat menduga ada pihak yang ingin menggoyang pucuk Majelis Syuro Partai Ummat. Ia mengatakan tuduhan Amien Rais mengubah AD/ART secara tidak demokratis keliru.

"Demokrasi kita menggunakan sistem syura yang berbeda dengan demokrasi liberal. Mungkin temen-temen DPW menganut demokrasi liberal. Mungkin ya," kata Taufik kepada Alinea.id. 

Menurut Taufik, protes dari DPW akan diakomodasi pada rakernas dan munas yang akan digelar pada Desember mendatang. "Untuk saat ini, AD/ART itu yang akan kita gunakan karena melihat PU (Partai Ummat) masih kecil. Jadi, butuh stabilitas dulu," imbuh Taufik. 

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Kholidul Adib menilai Partai Ummat lebih mirip seperti perusahaan pribadi ketimbang partai politik. Sebagai pemilik, Amien Rais terkesan diberikan wewenang untuk melakukan apa pun di parpol. 

"Mendirikan partai politik yang hanya untuk kepentingan dirinya dan orang terdekatnya, bukan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Inilah feodalisme elite parpol. Bungkusnya demokrasi, tetapi isinya monarki," kata Kholidul kepada Alinea.id, Kamis (19/6).

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan punya pendapat serupa. "Bila otoritas dalam AD/ART itu mengarah pada otoritas personal, maka itu namanya otoritarianisme prosedural," jelas dia. 

Amien Rais mendirikan Partai Ummat pada 2021 setelah tersingkir dari pucuk pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketika itu, Amien berkonflik dengan Zulkifli Hasan. Di Kongres PAN, Amien menjagokan Mulfachri Harahap sebagai calon ketua umum.