PDIP klaim tidak ikut campur urusan reshufle
Hasto menyebut, reshufle dilakukan melalui mekanisme dan beberapa pertimbangan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak ikut campur atas kebijakan reshuffle para menteri yang mungkin diterapkan oleh Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle ini muncul setelah Partai NasDem sebagai bagian dari enam partai pendukung pemerintah tidak diundang ke istana beberapa waktu lalu.
“Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat ditemui di GBK, Senin (8/5).
Hasto mengingatkan, bila tetap menjalankan kebijakan reshuffle, maka harus melalui pertimbangan, supaya kabinetnya tetap efektif. Bukan hanya urusan program, namun soliditas dari jajaran kabinetnya.
“Dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Jokowi tidak mengundang NasDem karena partai tersebut dianggap sudah punya koalisi sendiri. Bagi Hasto, hal itu lumrah karena politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, sinyal-sinyal kepemimpinan, dan arah-arah kebijakan yang dalam hal ini berasal dari Joko Widodo sebagai Presiden.