PDIP nilai Luhut cawe-cawe dorong isu tunda Pemilu 2024
PDIP mengimbau menteri tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif
Politikus PDI Perjuangan Wanto Sugito menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) telah keluar dari kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait klaim big data dari 110 juta pengguna media sosial yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Menurut dia, sebagai pembantu Jokowi, Luhut seharusnya fokus pada tugas kementerian sesuai dengan mandat yang diberikan.
"Saya melihat peristiwa Luhut ini menjadi pembelajaran penting agar pembantu presiden pada hakikatanya harus memahami tugas pokok dan fungsinya. Dalam kapistas apa dia menyampaiakan hal tersebut? Meskipun agak sulit memisahkan pandangan pribadi dan jabatan yang melekat pada dirinya," kata Wanto dalam sebuah diskusi daring, Rabu (16/3).
Menurut Wanto, PDIP saat ini menunggu klarifikasi Luhut terkait data tersebut. Berdasarkan pengamatannya di media sosial, khususnya Twitter, klaim Luhut terkait adanya big data 110 juta pengguna media sosial sangat jauh berbeda.
"Karena Luhut kapasitasnya apa? Beliau bukan pembantu presiden yang mengurus politik. Jadi tidak punya kapasitas beliau sampaikan itu juga," ujar dia.