PDIP rekomendasikan ini kepada pimpinan MPR ke depan
Salah satu yang direkomendasikan adalah menghadirkan kembali GBHN.
PDI Perjuangan akan menjadikan rekomendasi amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam penyusunan GBHN dan sinergitas MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai landasan membentuk paket pimpinan MPR.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan dua rekomendasi itu tak boleh putus di periode MPR selanjutnya.
"Kami ingin ikut di pimpinan MPR. Apakah menjadi ketua MPR atau wakil ketua MPR. Kami lihat nantinya, tapi dua agenda ini harus menjadi kesepakatan bersama. Jadi ini adalah proposal dari PDI Perjuangan," katanya kepada Alinea.id di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).
Menghadirkan kembali GBHN ke dalam peran MPR, tidak bisa ditawar lagi, karena hal itu penting untuk memandu pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, dia berharap menghadirkan GBHN tersebut menjadi agenda prioritas MPR periode 2019 2024.
Sinergitas MPR dan BPIP terkait pembangun mental ideologi bangsa, juga penting untuk menselaraskan program pembinaan ideologi Pancasila milik BPIP dengan program sosialisasi empat pilar milik MPR RI.