PDIP: Peringatan Megawati ke Jokowi soal Luhut sudah disampaikan
Pernyataan Luhut soal big data pada dasarnya keluar dari jalurnya.
Politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua Umum DPP Redpem, Wanto Sugito menyebut, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki sikap tegas terhadap klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) perihal big data dari 110 juta pengguna media sosial menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Salah satunya melalui permintaan klarifikasi ke Luhut yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Hal ini ditegaskan Wanto menjawab pertanyaan dalam sebuah diskusi, apakah PDIP sebagai partai pengusung Jokowi merekomendasikan Luhut dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurut Wanto, pernyataan Luhut soal big data pada dasarnya keluar dari jalurnya sebagai Menko Marivest, yang sama sekali tidak membidangi urusan politik dalam negeri.
"Bahwa kemudian apakah Bu Megawati meminta Pak Jokowi menegur Pak Luhut, sebenarnya sudah terpotret dari pernyataan Sekjen Partai ya, Pak Hasto Kristiyanto yang meminta ke Pak Luhut untuk segera mengklarifikasi soal big data dan wacana tersebut," ujar Wanto dalam sebuah diskusi daring, Rabu (16/3).
Demikian pula kemungkinan PDIP melaporkan Luhut ke polisi karena melakukan pembohongan publik perihal big data tersebut. Wanto yang mengaku mengamati percakapan di media sosial perihal wacana penundaan Pemilu 2024, menyebut, klaim Luhut pada dasarnya sama sekali tidak tepat.