PKS tak kaget kebebasan sipil di era Jokowi memburuk
Mardani menyebut ada banyak kasus yang menunjukkan buruknya kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut kebebasan sipil di awal periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun bukanlah omong kosong.
Ia menyebut ada banyak kasus yang menunjukkan menurunnya kebebasan sipil warga negara Indonesia, di antaranya penangkapan pendiri WatchdoC sekaligus sutradara film dokumenter Sexy Killers Dandhy Dwi Laksono, kriminalisasi mantan vokalis Banda Neira Ananda Badudu, dan kriminalisasi terhadap para pengkritik pemerintah.
"Nah, menurut saya, ini serangan langsung kepada kebebasan berpendapat sehingga wajar survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) menyatakan demikian," kata Mardani kepada Alinea.id di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (4/11).
Situasi tersebut, menurut Mardani, juga disebabkan buruknya sinergi antara kementerian terkait dan aparat penegak hukum. "Teman-teman penegak hukum punya pola sendiri, Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) juga sendiri. Dalam beberapa hal, saya lihat Kemendagri juga mempersulit ormas untuk mendapat izin ormas," kata dia.
Kondisi kebebasan sipil, diprediksi Mardani, bakal kian memburuk ke depan. Pasalnya, pemerintah membangun koalisi gemuk di DPR. "Karena dengan demikian yang terjadi membusukan sistem perpolitikan yang sehat. Mestinya biarkan ada dua kubu. Tesa dan sintesa, ada penyeimbang," ujar anggota Komisi II DPR ini.