Saat perangkat desa diseret ke pusaran Pilpres 2024
Sinyalemen dukungan perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menyalahi aturan yang tertuang dalam UU Pemilu dan UU Desa.
Ribuan aparatur desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan sinyalemen dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Acara kumpul-kumpul bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" itu digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Ahad (19/11) lalu.
Gibran dan sejumlah petinggi TKN Prabowo-Gibran, semisal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra hadir dalam acara itu. Beredar surat yang isinya deklarasi nasional Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran. Surat itu diteken Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas.
Asri mengklaim Desa Bersatu memayungi sejumlah organisasi, semisal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Asosiasi Kepala Desa Indonesia.
Dalam pidatonya, Asri meminta perangkat desa untuk "menenggelamkan" politikus-politikus atau parpol yang mengkritik acara kumpul-kumpul mereka di GBK. Ia mengingatkan perangkat desa telah berjasa untuk melambungkan banyak kepala daerah, anggota DPR, dan bahkan calon presiden.
“Kalau ada calon presiden lain atau siapa pun yang mencaci-maki kumpul-kumpulnya kita, ingatkan dia bahwa karena kita-kita inilah banyak anggota DPR, banyak bupati, dan banyak calon maju. Kepada siapa pun di luar sana, jangan pernah ada stigma bahwa kami ini digerakkan," ujar Asri.