Sosiolog: Pilkada di tengah pandemi dilematis
Petahana dikhawatirkan mengambil keuntungan politik dari penundaan pilkada.
Sosiolog Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue, Tamrin Amal Tomagola mengatakan, penanganan Covid-19 masih problematik, maka lebih baik Pilkada Serentak 2020 ditunda.
“Kami mendesak pemerintah untuk memutuskan penundaan pelaksanaan pemilihan umum yang semula hendak diselenggarakan pada Desember mendatang. Penanganan Covid-19 masih sarat masalah dan belum ada perbaikan yang berarti. Karena itu pemilu mendatang harus ditunda,” ujar Tamrin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9).
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, kata dia, memang dilematis ketika ditunda karena alasan Covid-19. Kendati, KPU juga telah menyiapkan langkah khusus mengantisipasi kesehatan dan keselamatan demi mengawal pesta demokrasi ini.
Namun, permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak sederhana, bukan hanya risiko tinggi penularan Covid-19, tetapi juga terkait dana ‘jumbo’ untuk mengoptimalkan antisipasinya.
“Ada masalah lainnya apabila pemilu tetap dilaksanakan. Yaitu alasan perlunya dana ekstra untuk pelaksanaan pemilu di masa Covid-19, sampai pada masalah sistem keuangan politik yang saat ini sangat diperlukan untuk penanganan wabah,” tutur Tamrin.