Berita Kumpulan Boyamin Saiman Hari Ini

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI tanya kepastian hukum di kasus impor emas

Sabtu, 04 Nov 2023 20:14 WIB

Dari gelar perkara yang dilakukan, jaksa penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara ini ke penyidikan.

MAKI pertanyakan sikap KPK yang tolak diperiksa Ombudsman soal Brigjen EndarĀ 

Rabu, 31 Mei 2023 10:29 WIB

MAKI memandang Ombudsman berwenang dalam menelusuri polemik pemberhentian Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan KPK.

MAKI laporkan pejabat ESDM ke KPK soal dugaan pembocoran dokumen kasus tambang

Jumat, 14 Apr 2023 15:10 WIB

Dokumen yang dibocorkan diduga terkait tata kelola eksporĀ pertambangan dan survei perizinan pertambangan.

MAKI kawal KPK soal pengusutan kasus korupsi Lukas Enembe

Selasa, 10 Jan 2023 18:56 WIB

Boyamin Saiman mengkritisi posisi KPK yang disebutnya melemah dalam proses penegakan hukum di perkara yang menjerat Lukas Enembe.

MAKI minta KPK kembangkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe

Selasa, 10 Jan 2023 17:32 WIB

Dicontohkan dengan dana otsus Papua, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga perjudian.

KPK didesak selidiki suap kasus tambang ilegal Ismail Bolong

Senin, 19 Des 2022 07:38 WIB

Polri dipandang enggan mengungkap dugaan suap tersebut, sehingga KPK dipercaya bisa mengungkapnya.

KPK bekerja atas dasar UU, tak bisa dintervensi politik

Selasa, 04 Okt 2022 06:42 WIB

Dugaan KPK berpolitik sangat-sangat berlebihan, dan cenderung tidak berdasar, karena pendapat itu tidak disertai fakta, data dan bukti.

KPK cukup bukti, kasus Lukas Enembe murni soal hukum

Kamis, 29 Sep 2022 23:34 WIB

MAKI yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya cukup bukti untuk menetapkan Lukas sebagai tersangka.

MAKI laporkan kasus dugaan korupsi kakap batubara

Jumat, 16 Sep 2022 16:24 WIB

MAKI laporkan dugaan korupsi PT MU degan kerugian negara hingga Rp9,3 triliun.

Bicara anggaran, MAKI dukung peleburan KPK ke Kejagung

Sabtu, 11 Jun 2022 07:16 WIB

MAKI mendukung peleburan KPK ke Kejagung yang bisa mengefisiensikan kinerja pembernatasan korupsi.