Berita Kumpulan Izin usaha pertambangan Hari Ini

IPW desak Menko Polhukam turun tangan atasi mafia tambang

IPW menduga ada keterlibatan notaris, Polri, dan Kemenkumham untuk mengambilalih PT CLM selaku pemegang izin usaha pertambangan.

Pencabutan izin dipandang wajar karena bentrok antarpekerja yang diduga karena tidak adanya jaminan hak keselamatan pekerja.

Pencatatan hingga pelaporan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang belum terintegrasi dengan baik.

Ada dua persoalan yang ditemukan Ombudsman RI (ORI) terkait penyaluran DBH dari pemerintah pusat kepada daerah.

Salah satu yang disoroti adalah SE Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022.

Pencabutan IUP berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2021 dan Keppres Nomor 1 Tahun 2022.

IUP yang telah dicabut akan dikembalikan kepada negara. Lalu, didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang dinilai layak.

IUP yang dicabut terdiri dari berbagai sektor, seperti batu bara, bauksit, timah, emas, dan nikel.

Mardani Maming akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pomdam Jaya.

Penutupan tersebut terpaksa dilakukan lantaran pihak penambang belum melengkapi dokumen perizinan.