Berita Kumpulan Kontras Hari Ini

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan

Menunggu langkah konkret capres pada kasus Kanjuruhan dan KM50

Kamis, 14 Des 2023 11:20 WIB

Dua kasus ini menyebabkan kehebohan di tanah air. Selain melibatkan aparat kepolisian juga menewaskan sejumlah anak bangsa.

Yang menjadi catatan pada 7 hari pelaksanaan kampanye

Selasa, 05 Des 2023 14:16 WIB

Dimulainya masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sejak 28 November 2023 turut disambut atensi masyarakat.

Kontras: Penyempitan ruang kebebasan sipil semakin nyata!

Selasa, 08 Agst 2023 14:43 WIB

Kontras mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik hingga digital.

Soal kepemilikan tambang, Luhut: Saya tidak ada waktu bermain-main

Kamis, 08 Jun 2023 13:01 WIB

Luhut memastikan tidak tahu-menahu soal pergerakan bisnis yang dijalani perusahaan semenjak dirinya menjabat kursi menteri.

Hari ini Luhut Binsar Pandjaitan akan datangi PN Jaktim

Kamis, 08 Jun 2023 08:57 WIB

Perkara pencemaran nama baik terhadap Luhut menyeret Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Keluarga korban Kanjuruhan datangi Komnas HAM: Kami hanya minta keadilan!

Selasa, 11 Apr 2023 12:16 WIB

Kedatangan perwakilan keluarga korban didampingi kuasa hukum dari LBH Pos Malang dan KontraS.

Polisi tetap usut aspek pidana kasus 5 calo bintara Polri

Senin, 20 Mar 2023 09:00 WIB

Penyidik tengah mengumpulkan alat-alat bukti tambahan.

Polri dinilai tidak pernah serius untuk berubah lebih baik

Jumat, 17 Mar 2023 20:55 WIB

Alih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik bagi lima calo bintara itu.

KontraS-Amnesty International kecam penggunaan gas air mata di Semarang

Sabtu, 18 Feb 2023 18:10 WIB

Kami mempertanyakan keseriusan kepolisian yang ingin berbenah diri dalam melakukan pengamanan pertandingan olahraga.

Soal darurat sipil, pernyataan Wakil Ketua DPR dinilai dapat memicu eskalasi kekerasan di Papua

Minggu, 12 Feb 2023 11:53 WIB

Dengan adanya kebijakan darurat sipil pemerintah dapat melarang atau membatasi pengiriman berita atau percakapan telepon atau radio.