Berita Kumpulan Kontras Hari Ini
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan
Menunggu langkah konkret capres pada kasus Kanjuruhan dan KM50
Kamis, 14 Des 2023 11:20 WIBDua kasus ini menyebabkan kehebohan di tanah air. Selain melibatkan aparat kepolisian juga menewaskan sejumlah anak bangsa.
Yang menjadi catatan pada 7 hari pelaksanaan kampanye
Selasa, 05 Des 2023 14:16 WIBDimulainya masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sejak 28 November 2023 turut disambut atensi masyarakat.
Kontras: Penyempitan ruang kebebasan sipil semakin nyata!
Selasa, 08 Agst 2023 14:43 WIBKontras mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik hingga digital.
Soal kepemilikan tambang, Luhut: Saya tidak ada waktu bermain-main
Kamis, 08 Jun 2023 13:01 WIBLuhut memastikan tidak tahu-menahu soal pergerakan bisnis yang dijalani perusahaan semenjak dirinya menjabat kursi menteri.
Hari ini Luhut Binsar Pandjaitan akan datangi PN Jaktim
Kamis, 08 Jun 2023 08:57 WIBPerkara pencemaran nama baik terhadap Luhut menyeret Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
Keluarga korban Kanjuruhan datangi Komnas HAM: Kami hanya minta keadilan!
Selasa, 11 Apr 2023 12:16 WIBKedatangan perwakilan keluarga korban didampingi kuasa hukum dari LBH Pos Malang dan KontraS.
Polisi tetap usut aspek pidana kasus 5 calo bintara Polri
Senin, 20 Mar 2023 09:00 WIBPenyidik tengah mengumpulkan alat-alat bukti tambahan.
Polri dinilai tidak pernah serius untuk berubah lebih baik
Jumat, 17 Mar 2023 20:55 WIBAlih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik bagi lima calo bintara itu.
KontraS-Amnesty International kecam penggunaan gas air mata di Semarang
Sabtu, 18 Feb 2023 18:10 WIBKami mempertanyakan keseriusan kepolisian yang ingin berbenah diri dalam melakukan pengamanan pertandingan olahraga.
Soal darurat sipil, pernyataan Wakil Ketua DPR dinilai dapat memicu eskalasi kekerasan di Papua
Minggu, 12 Feb 2023 11:53 WIBDengan adanya kebijakan darurat sipil pemerintah dapat melarang atau membatasi pengiriman berita atau percakapan telepon atau radio.