Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai pihak asing di Indonesia. Tanpa menyebut "merek", Prabowo mengatakan ada banyak LSM dibiayai untuk mengadu domba bangsa Indonesia.
"Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM (hak asasi manusia), kebebasan pers. Padahal, itu versi mereka sendiri," kata Prabowo saat berpidato di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (2/6) lalu.
Prabowo menegaskan ia tak anti asing. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tak mudah diperdaya kepentingan bangsa asing. "Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri," ujar dia.
Pernyataan itu memicu protes dari kalangan aktivis dan pegiat LSM. Dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Kamis (5/6) lalu, Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan pernyataan Prabowo itu. Prabowo, kata mereka, seolah menegasikan peran LSM dalam berbagai bidang selama puluhan tahun.
"LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini,” tulis Koalisi yang beranggotakan Imparsial, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan sejumlah LSM lainnya itu.
Pernyataan Prabowo, menurut Koalisi, seolah menunjukkan bahwa rezim pemerintahannya tak ingin diawasi oleh masyarakat sipil. Rezim semacam itu potensial menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan politik atau bisnis.
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat mengatakan pernyataan Prabowo soal LSM yang didanai asing mengindikasikan rezim Prabowo terkesan antikritik. Menurut dia, pernyataan itu bisa berdampak buruk bagi citra Indonesia di mata dunia internasional.
"Sebenarnya, lembaga donor dan LSM itu punya peran yang strategis. Berdasarkan pengalaman saya beberapa kali bekerja sama dan terlibat proyek internasional, mereka memang punya peran yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah," kata Rakhmat kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Rakhmat, lembaga asing yang mendanai LSM di Indonesia banyak berkontribusi bagi tranformasi masyarakat, semisal pada penanganan kemiskinan, isu lingkungan hidup, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Persoalan-persoalan pada bidang itu, kata dia, tak semuanya bisa diatasi pemerintah.
"Keberadaan lembaga asing itu sebenarnya mengisi celah kekurangan tersebut. Itu artinya mereka punya peran dan kontribusi dalam pembangunan sosial, pembangunan kesehatan. Saya melihat ini upaya untuk meniadakan atau kontra produktif terhadap peran-peran serta keberadaan dari LSM," kata Rakhmat.
Serupa, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andre Yunus menyebut pernyataan Prabowo merupakan indikasi kuat rezim saat ini anti-kritik. Dengan pernyataan itu, Prabowo juga seolah ingin melemahkan kekuatan masyarakat sipil.
"Pernyataan Prabowo tidak hanya mendegradasi kerja-kerja NGO (non governmental organization) atau masyarakat sipil, melainkan mendegradasi kritik publik yang merupakan ciri negara totalitarian di mana kekuasaan dijalankan sewenang-wenang tanpa kontrol," kata Andre kepada Alinea.id.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Prabowo tidak ditujukan untuk semua LSM, melainkan kepada oknum-oknum yang berupaya memecah belah persatuan. Ia meyakini Prabowo punya informasi lengkap terkait LSM-LSM semacam itu.
