Berita Kumpulan Polisi kepung Wadas Hari Ini

Terkait Wadas, IPW minta Kapolri beri sanksi Kapolda Jateng

Lantaran, pengerahan 250 personil Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya.

Regulasi berpihak pada kepentingan korporasi dan pejabat pemberi izin, sehingga warga kehilangan hak veto, untuk menyatakan menolak

Penambangan di Wadas tidak memerlukan izin usaha pertambangan (IUP) karena batunya dimanfaatkan untuk kepentingan umum

Dari sekian banyak berita terkait insiden di Desa Wadas, terdapat tiga nama tokoh yang sering disebut dalam pemberitaan dan media sosial.

Personel TNI-Polri juga bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan sambang warga termasuk silaturahmi kepada sejumlah tokoh agama.

Komnas HAM juga mendapat informasi jika beberapa warga Wadas sampai saat ini belum pulang ke rumah masing-masing.

PKB ini menyebutkan dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis.

Kekerasan, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Warga Wadas menolak keras proyek pembukaan tambang andesit yang dibarengi dengan pembangunan Bendungan Bener di Wadas

Keduanya harus diperiksa Propam Polri dan bila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh bawahannya.