Berita Kumpulan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Hari Ini

Jokowi hingga Anies dan Ganjar dorong pengesahan RUU Perampasan Aset, mungkinkah terwujud?

Sudah 15 tahun pembahasan RUU Perampasan Aset tertahan di DPR.

RUU Perampasan Aset kali pertama diajukan PPATK kepada DPR sejak 2008. Namun, hingga kini belum ada kepastian akan dibahas dan disahkan.

DPR tidak pernah merasa menghalangi RUU Perampasan Aset. Bahkan, drafnya baru sampai di mereka beberapa hari lalu.

RUU Perampasan Aset kembali mengemuka seiring mencuatnya kasus transaksi janggal lebih dari Rp300 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kalau undang-undang belum disahkan, walaupun mau lembaga ganti nama, sebenarnya enggak ngaruh.

Silakan saja pemerintah berkirim surat kepada DPR. Nanti, DPR akan menindaklanjutinya.

Pengesahan beleid tersebut dinilai dapat memaksimalkan perampasan aset dan mendukung kerja KPK sebagai penegak hukum.

Di DPR, RUU Perampasan Aset kembali dibahas. Di KPK, regulasi terkait pelaporan LHKPN tengah disusun.

Pembahasan di DPR mengenai RUU Perampasan Aset bisa dilakukan jika surpres telah dikirimkan.

Dua hari setelah diputuskan tidak masuk Prolegnas 2022, Presiden Jokowi disebut memohon pengertian agar DPR tetap membahasnya.