Berita Kumpulan UU Desa Hari Ini

Tuntutan Apdesi dkk soal revisi UU Desa salah arah?

Apdesi mendorong revisi UU Desa segera disahkan saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Rabu (31/1).

Setidaknya ada 19 poin perubahan dalam revisi UU Desa, termasuk perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun.

Dalam revisi UU Desa, DPR juga menyetujui perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dari 6 tahun per periodenya.

Fraksi PAN juga mengusulkan para kades dapat menjabat lebih dari 2 periode atau minimal 18 tahun dalam RUU Desa.

Mulanya, masa jabatan kades selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 2 kali masa jabatan.

PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam satu periode dari enam menjadi sembilan tahun.

Kemendagri akan mengundang sejumlah tokoh yang memahami masalah desa dan para pegiat desa.

Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun hanya memerlukan persetujuan DPR dan pemerintah dalam merevisi UU Desa.

Saat aksi di depan DPR, ada 10 tuntutan APDESI tentang revisi UU Desa.

PKB siap mengawal revisi UU Desa masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.