sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Cak Imin dukung revisi UU Desa bahas perpanjangan jabatan kades

PKB siap mengawal revisi UU Desa masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 18 Jan 2023 12:20 WIB
Cak Imin dukung revisi UU Desa bahas perpanjangan jabatan kades

Ketua Umum Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendukung revisi Undang-Undang tentang Desa terkait masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun periodisasi. PKB siap mengawal revisi UU Desa masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Tuntutan DPR dan pemerintah merevisi UU Desa sebelumnya disampaikan ribuan kepala desa di Senayan, Selasa (17/1).

Menurut Cak Imin, pihaknya sejak lama memperjuangkan kesejahteraan desa. Hal itu mulai dari memperjuangkan UU Desa hingga mengawal langsung pembangunan desa melalui kader-kadernya di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Maka PKB sangat terbuka dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan desa termasuk upaya untuk melakukan revisi UU Nomor 6/2014 tentang Desa," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (18/1).

Cak Imin mengatakan, ia bersama elite PKB kerap berdialog dengan pemangku desa. Dalam dialog itu, ditekankan tiga hal penting. Pertama, selalu mendorong adanya peningkatan kapasitas kepala desa dan jajarannya dalam proses pengelolaan dana desa. Tujuannya agar dana desa dikelola secara optimal untuk kesejahteraan warga desa.

Namun, Cak Imin menilai sejauh ini, performa kepala desa dan jajarannya dalam mengelola dana desa relatif cukup berhasil.

"Terbukti dari masifnya pembangunan di level desa mulai dari infrastruktur maupun kian kuatnya badan-badan usaha milik desa," ujar Wakil Ketua DPR tersebut.

Kemudian, kata Cak Imin, hal kedua yang mesti dikaji yakni menciptakan stabilitas pembangunan di desa. Jangan sampai pembangunan desa diganggu dengan konflik antarwarga dampak dari pemilihan kepala desa (pilkades).

Sponsored

Cak Imin menyoroti sudah pilkades kerap berimbas terhadap keretakan hubungan antarwarga yang berbeda dukungan. Oleh sebab itu, menurutnya penting perpanjangan masa jabatan kades agar tercipta stabilitas pembangunan di level desa.

"Maka kami dukung penuh revisi UU Desa agar jabatan kepala desa minimal sembilan tahun dan bisa dipilih kembali," katanya.

Hal ketiga yang disinggung Cak Imin adalah keterlibatan pemerintah dalam upaya revisi UU Desa. Cak Imin menekankan pentingnya para pemangku desa baik dari level kepala desa, aktivis desa, hingga partai politik harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah. Harapannya agar proses revisi UU Desa bisa berjalan baik.  

"Yang ketiga pemerintah mempunyai peran penting dalam proses revisi UU desa. Maka kami akan bersinergi dengan pemrintah agar aspirasi bapak ibu bisa terwujud," ujarnya.

Cak Imin mengatakan, PKB juga akan perjuangkan pemenuhan alokasi 10% dari total dana trasfer daerah untuk dana di desa. Dia mengatakan hal itu sesuai dengan amanat UU Desa.

"Kami bersama Gus Dur meyakini jika Indonesia tergantung pada dua hal laut dan desa. Maka desa harus mendapatkan prioritas perhatian dan alokasi anggaran lebih dari APBN," jelas Cak Imin.

Berita Lainnya
×
tekid