Ahok tolak frame kacamata Rp120 juta hingga bongkar direktur korup

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membeberkan borok di dalam perseroan tersebut, di mana terdapat banyak penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan, saat dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama dia menemukan masih ada mantan direktur yang menerima fasilitas perusahaan berupa kartu kredit, padahal direktur tersebut sudah tidak aktif sebagai pegawai.

“Ada direktur yang sudah tidak bekerja, tapi masih ada kartu kredit dan masih pakai bertahun-tahun. Itu mantan direktur utamanya yang kasih tahu ke saya,” katanya dalam webinar, Kamis (8/7).

Hal ini, lanjutnya mencerminkan buruknya tata kelola perusahaan pelat merah tersebut. Kejadian tersebut tak hanya menggambarkan minimnya transparansi pengelolaan perusahaan, namun juga minim etika dan integritas pejabat Pertamina.

Bahkan, sambungnya, praktik semacam ini telah berlangsung bertahun-tahun sebelum dirinya bergabung dalam perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut. Kerugian negara yang ditimbulkan atas praktik korup semacam ini, disebut sudah tak terhitung.

Untuk itu, di berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perseroan yang kadung amburadul tersebut. Dia mengajak seluruh pegawai Pertamina untuk lebih mengedepankan etika dan integritas diri.

Dia mencontohkan, dirinya pernah menolak fasilitas perseroan untuk klaim asuransi kesehatan kacamata sebesar Rp120 juta, karena menilai hal itu terlalu berlebih-lebihan dan tak sesuai etika pejabat BUMN.

"Saya beri contoh soal etika, kami ada AdMedika (asuransi yang digunakan Pertamina), kadang-kadang namanya tenant, maunya kasih yang termahal, suruh ganti yang mahal," ujarnya. 

"Lalu saya bilang, enggak bisa, enggak usah ganti kacamata, ini masih oke kok. Kami ditawari yang frame kacamata Rp 120 juta, kan gendeng. Enggak bisa, itu mahal. Mereka jawab, 'enggak apa-apa Pak, ini dibayarin kok Pak'. Bagi saya itu etika, ini adalah azas kepatutan," sambungnya.

Baginya, hal-hal seperti itu harus sudah mulai ditanamkan kepada jajaran direksi dan pegawai Pertamina. Sebab, katanya, transformasi BUMN hanya bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang mengedepankan transparansi, etika, dan integritas diri.

Beberapa waktu lalu dia juga sempat membikin heboh pemberitaan karena mengungkap nominal fasilitas kartu kredit yang diterimanya sebagai Komisaris Utama Pertamina dengan limit mencapai Rp30 miliar.

"Bagi saya transparansi ini penting. Lalu, kami harus jadi showcase (contoh), mempertontonkan, (bahwa) ada kemampuan transformasi di republik ini. Asal kalau kepalanya lurus, bawahnya enggak berani, ya enggak lurus," tegasnya.