Airlangga klaim UU Cipta Kerja beri kepastian hukum

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum di tengah dinamika global saat ini. Bahkan, disebut akan meningkatkan investasi dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

"Tentunya [Perppu Cipta Kerja] akan memberi kepastian hukum, dan juga oleh pemerintah akan mendorong dari pada investasi dan juga menggerakkan UMKM," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (21/3).

Airlangga melanjutkan, UU Cipta Kerja juga memuat kebijakan yang fleksibel dalam sektor ketenagakerjaan. "Dan terkait sertifikasi halal dipermudah."

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat lantaran cacat formil dalam penyusunannya. Pemerintah pun diberi waktu 2 tahun untuk merevisinya sebelum berstatus inskonstitusional permanen.

Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja, pemerintah justru menerbitkan perppu. Oleh berbagai pihak, dalih eksekutif menerbitkan beleid tersebut lemah tak memenuhi prosedur.

Pemerintah pun mengirimkan Perppu Cipta Kerja, yang terbit 30 Desember 2022, kepada DPR pada untuk disahkan. Namun, baru dapat disahkan pada hari ini melalui rapat paripurna.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat walk out dalam rapat paripurna pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Pangkalnya, keberatan dengan keputusan parlemen itu.

Setelah Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU, pemerintah berencana merevisi berbagai aturan di bawahnya. "Kita ada kesempatan untuk melakukan evaluasi dari pada PP-PP (peraturan pemerintah) tersebut," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Airlangga memaklumi sikap Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Namun, dia mengingatkan, ancaman atas ketidakpastian global itu nyata dan dicontohkannya dengan konflik Rusia-Ukraina, perubahan ikim, serta badai El Nino maupun El Nina.

"Itu sudah dijelaskan juga dalam panja (panitia kerja DPR), bahwa dunia menghadapi ketidakpastian, perang Ukraina belum selesai, kemudian climate change riil. Kita hari ini El Nino, tentu kalau kita berjalan di utara Jawa banyak sawah kita terendam air, tentu ketahanan pangan jadi hal yang riil," tuturnya.