Sri Mulyani: Alokasi untuk UMKM dari pemerintah pusat lebih dari Rp900 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah mendukung penuh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Setelah berhasil peroleh pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44% di Juli 2022, menurut Srimul hal ini harus terus dipertahankan dalam momentum pemulihan ekonomi.

“Peranan pemerintah dalam memperkuat UMKM di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai instrumen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara The 1st International Conference on Women Sharia Community Empowerment, Jakarta, Kamis (11/8).

Menurutnya, Kementerian Keuangan mampu memberikan instrumen pemberdayaan bagi UMKM melalui dua bentuk. Pertama, dari sisi perpajakan bagi UMKM akan diberikan pemihakan seperti pembebasan pajak bagi UMKM yang memiliki omzet hingga Rp4,5 miliar per tahun dan pajak final yang sangat kecil.

Instrumen kedua adalah pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh kantor perpajakan dan bea cukai di masing-masing wilayah Indonesia.

“Pajak dan bea cukai tidak hanya memungut penerimaan negara. Kedua instansi di bawah kementerian keuangan ini di seluruh kanwil-kanwil (kantor wilayah) memiliki pusat untuk memberdayakan UMKM,” jelasnya.

Dari sisi penerimaan keuangan negara oleh bea cukai, pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pusat atau business center yang memiliki tujuan untuk menciptakan literasi dan pemahaman di dalam mengelola keuangan dari perusahaan, meskipun perusahaan tersebut masih dalam taraf yang sangat kecil.

Menkeu juga menyebutkan saat ini anggaran belanja negara untuk program UMKM sangat besar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemerintah pusat hingga lebih dari Rp900 triliun, sedangkan pemerintah daerah hampir mencapai Rp800 triliun.

“Itu semua berpotensi setelah dikurangi pembayaran gaji, sisanya untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan procurement atau pengadaan untuk UMKM,” imbuh Srimul.

Dalam mekanisme procurement, pemberdayaan UMKM saat ini dilakukan melalui pengadaan berbasis platform. Sehingga menurut Srimul, pengusaha tidak perlu harus berinteraksi secara fisik.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi kini telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk membelanjakan anggaran APBN dengan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yaitu produksi yang komponennya berasal dari dalam negeri terutama dari UMKM.

Sri Mulyani menyampaikan dari sisi belanja negara, pemberdayaan UMKM bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM saja, namun saat ini banyak program berbagai kementerian dan lembaga yang berfokus juga terhadap pemberdayaan UMKM.

“Kita lihat Kementerian Sosial saat ada bantuan sosial, disitu juga ada untuk UMKM. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kita bicara nelayan disitu juga ada UMKM nelayan. Menteri Pertanian, kita bicara tentang petani dan produk tani juga disitu ada program untuk UMKM. Kementerian Perindustrian, baik industri kecil atau besar juga disitu banyak program untuk berdayakan UMKM,” tutur Sri Mulyani.

Pada anggaran pemerintah daerah yang ditransfer pemerintah pusat dengan jumlah hampir mencapai Rp800 triliun, Srimul juga mengatakan terdapat banyak alokasi program untuk memberdayakan UMKM.