Apkasindo: Jadikan larangan ekspor sawit sebagai introspeksi

Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bersyukur akhirnya pemerintah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Apkasindo mengaku larangan ekspor itu membebani petani sawit.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, 28 April, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani jatuh. Harga anjlok bahkan sampai 70%. Itu berlangsung di 22 provinsi.

"Kami petani sawit berhasil melalui dan menunjukkan komitmen bernegara, tidak melakukan hal-hal anarkistis," kata Gulat Manurung dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).

Gulat menerangkan, sawit adalah sumber nafkah sekaligus harapan dan masa depan ekonomi Indonesia. Sawit juga telah menjadikan Indonesia disegani dunia. Apkasindo, kata dia, setuju minyak goreng sawit harus tersedia memadai dan harganya terjangkau oleh masyarakat.

"Kami petani sawit sangat terhormat diberi kesempatan untuk mewujudkan harapan Presiden," terang Gulat.

Presiden, kata Gulat, mengambil keputusan tidak populer tentu sudah mempertimbangkannya dari semua aspek dan terukur. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak instropeksi dan menjadikan ini pelajaran hebat.

"Untuk naik kelas tata kelola sawit Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, terkhusus naik kelasnya petani sawit menatap masa depannya," jelas Gulat.

Ekspor kembali dibuka

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor CPO dan turunannya mulai Senin (23/5) minggu depan. Jokowi memutuskan itu setelah ketersediaan minyak goreng curah dalam negeri kembali melimpah pascapelarangan ekspor pada 28 April lalu.

"Sejak kebijakan larangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5).

Jokowi mengaku telah mengecek langsung kondisi ketersediaan migor curah di lapangan, termasuk mendapat laporan dari jajaran kementerian. Menurutnya, saat ini ketersediaan migor curah sudah melebihi kebutuhan nasional per bulannya.

"Alhamdulillah, pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Pada Maret sebelum pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Pun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulan kita," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, ketersediaan migor curah ini disertai penurunan harga di pasaran. Pada April sebelum pelarangan eskpor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Setelah adanya pelarangan eskpor, harga rata-harga nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600.

"Bahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita. Baik dari pemerintah, dari BUMN maupun juga dari swasta," ungkap Kepala Negara.

Jokowi mengatakan memang masih ada beberapa daerah dimana harga migor curah masih tinggi. Namun demikian, dia meyakini harga akan kembali normal dan terjangkau seiring melimpahnya pasokan dalam negeri.

"Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, meski ekspor kembali dibuka, pemerintah akan terus memantau dan mengawasi dengan ketat di lapangan. "Meskipun ekspor dibuka kita tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," pungkas dia.