Apkasindo: Regulasi Deforestation Free Commodities Uni Eropa menyebalkan

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyatakan, keputusan Uni Eropa (UE) dalam mengeluarkan dan memberlakukan regulasi Deforestation Free Commodities (DR) adalah menyebalkan. Apalagi dalam regulasi tersebut terdapat pasal yang menjelaskan 'high risk' atau berisiko tinggi.

"EUDR itu menyebalkan, karena suka-suka mereka. Apalagi ada kalimat risiko tinggi. Seperti main bola kaki, gawangnya dipindah-pindah mereka. Padahal kita sudah siap-siap menuju ke gawang, eh dipindah lagi gawangnya sesuai keinginan mereka," kata Gulat saat dihubungi Alinea.id, Jumat (17/3).

Menurut Gulat, jika UE teguh dengan regulasi DR yang beralasan antideforestasi, maka untuk bisa lolos pasar Eropa hanya memerlukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Karena kedua sertifikasi tersebut dianggap sudah memenuhi kriteria antideforestasi.  

Sayangnya, UE tetap teguh mewajibkan produsen, pengolah, dan penjual kelapa sawit tujuan ekspor UE untuk memiliki sertifikat DR. Padahal sertifikasi tersebut menurut Gulat sangat menyulitkan, menambah biaya, dan mengada-ada.

"Sertifikasi itu sangat menyulitkan serta menambah biaya sertifikasi dan mengada-ada. Lagian jika 2020 ke atas sebagai cut off year, berarti sawitnya baru belajar berbuah di 2024," tutur Gulat.

"Harusnya cukup dengan mempertegas 'Wajib Sertifikasi ISPO', clear," katanya menegaskan.

Terlebih lagi, menurut dia sertifikasi DR lebih sulit didapatkan daripada ISPO dan RSPO.

Sebagai informasi, sertifikat DR dikeluarkan dengan maksud agar minyak sawit yang masuk pasar UE adalah hasil perkebunan yang menjaga keberlanjutan lingkungan, dengan tidak terlibat dalam aksi deforestasi cut off year 2020 ke atas.

Dengan teguhnya UE untuk tidak melonggarkan regulasi DR, namun terkesan 'suka-suka' mereka dalam implementasinya, Gulat mengungkapkan dirinya telah menyampaikan secara langsung kepada delegasi UE saat melangsungkan pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada Rabu (15/3) bahwa UE sedang memperkaya diri mereka sendiri. Karena, konsumsi minyak nabati untuk masyarakat UE hanya berasal dari hasil bumi mereka sendiri.

"Saya buat statemen, bahwa mereka sesungguhnya sedang menjaga kekayaan mereka untuk tidak berkurang, sementara petani sawit bertahan untuk hidup melalui kebun sawitnya," ujar Gulat.

Di sisi lain, Gulat mengungkapkan, pengimpor asal negara-negara UE khususnya, justru lebih suka membeli produk sawit yang tidak bersertifikasi karena harganya jauh lebih murah.

Gulat pun mengungkapkan, ia dan petani sawit Indonesia akan mendorong pemerintah untuk lebih tegas. Terkait diplomasi, menurutnya sudah selesai.

"Petani sawit dan anak-anak petani sawit dalam waktu dekat akan mendatangi kantor Dubes UE untuk protes atas politik dagang yang dilakukan oleh Parlemen UE," tutur Gulat.