Asuransi Jiwa lirik investasi di sektor infrastruktur

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong industri asuransi dapat mengambil peran dalam pembiyaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut dinilai akan memudahkan pemeriksaan dalam hal pendanaan untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengatakan industri asuransi jiwa dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dinilai akan memudahkan pemerintah dalam proses pendanaan. 

"Sehingga setelah diinvestasikan bunganya bisa lebih kecil, sehingga cost of fund-nya bisa lebih kecil," kata Budi di Kantor AAJI Jakarta, Rabu (11/9).

"Kalau satu proyek infrastruktur didanai dengan pinjaman sering kalikan itu belasan persen tingkat bunganya, sementara dana asuransi rasanya, single digit sekitar 9% sekian saja itu masih sangat menarik buat banyak perusahaan asuransi jiwa," lanjutnya.

Menurutnya, saat ini sumber pendanaan proyek infrastruktur masih banyak didominasi berasal dari kredit perbankan. Budi menilai sumber dana dari perbankan justru membebani pemerintah karena sifatnya yang jangka pendek, sehingga bunga yang harus dibayarkan cukup tinggi jika dibandingkan pembiayaan yang bersumber dari industri asuransi jiwa. 

"Kredit perbankan itu berasal dari dana ketiga, yang wujudnya giro, tabungan, atau deposito, dan sifatnya jangka pendek, biasanya tingkat bunganya agak tinggi," jelasnya.

Budi menjelaskan apabila industri asuransi jiwa dapat berkontribusi lebih banyak terhadap infrastruktur maka kemungkinan pemerintah juga dapat memberikan kemudahan pajak atau tax insentif. Hal tersebut dinilai akan memberikan keuntungan terutama untuk industri asuransi dan  pemegang polis.

"Kalau pemerintah ingin infrastruktur ini semakin pesat kenapa tidak dibuat sedikit kemudahan supaya asuransi semakin tertarik berinvestasi," ujarnya.

Selanjutnya menurut Budi dengan adanya kemudahan pajak justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membeli produk asuransi jiwa, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terproteksi.

"Hari ini saja kan total aset dana yang terkumpul sudah Rp550 triliun, nah kalau bisa lebih tinggi berarti sumber pendanaan infrastruktur yang jangka panjang itu bisa semakin besar, berarti kami bisa turut bantu pemerintah untuk mengalirkan dana investasi ke semakin banyak proyek infrastruktur," lanjutnya.

Budi mencontohkan salah satu negara tetangga yang penetrasi asuransi jiwanya cenderung mirip seperti Indonesia, namun setelah diberikan tax insentif atau kemudahan perpajakan jumlah penetrasinya drastis meningkat. 

"Kami cuma ingin lakukan kajian, untuk jadi bahan pertimbangan semua pihak, apakah tidak lebih baik kalau ada sedikit kemudahan pajak tapi jumlah masyarakat yang terproteksi jadi lebih banyak, dan dana yang ada pun lebih banyak," katanya.

Untuk itu, Budi menekankan pendanaan infrastruktur seharusnya tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan jangka pendek seperti kredit perbankan, atau bahkan dari dana pinjaman luar negeri. 

"Apalagi kalau pendanaan infrastruktur itu dari pinjaman dana luar negeri, maka ketika kursnya tidak stabil itu akan sangat membebani Indonesia," ujarnya.