Badan Pangan siap dukung Kementan sediakan 600.000 ton beras

Pemenuhan stok beras Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas beras nasional terus diupayakan melalui berbagai cara. Komisi IV DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Kementerian Pertanian, Bulog, dan ID Food, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung upaya pemenuhan stok beras tersebut dengan menyediakan 600.000 ton beras produksi dalam negeri untuk diserap Bulog. Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan RDP yang digelar, Rabu, (23/11/2022), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Pimpinan Rapat Sudin menyatakan, stok 600.000 ton tersebut harus disediakan oleh Kementerian Pertanian dalam waktu enam hari kerja, kemudian beras tersebut selanjutnya akan diserap oleh Bulog melalui mekanisme komersil.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mendukung penuh keputusan RDP terkait pemenuhan cadangan beras Bulog tersebut, pasalnya saat ini Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan stok cadangan beras untuk intervensi pasar dan mengantispasi kondisi tidak terduga seperti bencana. Stok beras di Bulog saat ini diketahui tersedia 594.000 ton.

“Berdasarkan angka tersebut, setidaknya sampai akhir tahun kita butuh peningkatan stok cadangan beras Bulog sampai 1,2 juta ton. Penambahan stok tersebut agar dapat menjamin stabilitas harga dan mengamankan kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi kedaruratan,” kata Arief dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Kamis (24/11).

Arief mengatakan, upaya pemenuhan stok beras Bulog melalui dukungan Kementan tersebut sebelumnya telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian tanggal 8 November 2022, yang menyebutkan agar Bulog segera mengoptimalkan pengadaan gabah dan/atau beras untuk memenuhi cadangan beras melalui pengadaan dalam negeri sebesar 600.000 ton dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pertanian yang dipenuhi dari sejumlah lokasi.

“Kami mendukung penuh keputusan RDP bersama Komisi IV tersebut, dan mendukung langkah Kementan menyediakan 600.000 ton untuk cadangan beras Bulog. Kami juga berterima kasih atas dukungan serta masukan semua pihak. Kita semua, baik Komisi IV, NFA, Kementan, dan Bulog sama-sama memiliki niat baik dan tujuan yang sama untuk menjamin dan mengamankan kebutuhan beras masyarakat. Dan tentunya kita semua juga punya niat yang sama menjaga para petani kita. Terbukti dalam empat tahun terakhir ini memang tidak melakukan impor beras.” lanjutnya.

Penyerapan yang dilakukan Bulog, jelas Arief, akan dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat apabila Bulog menyerap dengan harga tinggi kemungkinan akan menggerek harga beras di hilir.

“Apabila harga di hilir tinggi, inflasi akan tinggi juga. Kalau inflasi tinggi maka tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden, maka proses penyerapan ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan harga,” kata Arief.

Arief juga menegaskan, bahwa pengadaan stok beras Bulog tersebut akan mengutamakan pemenuhan dari dalam negeri. Namun demikian, untuk mengamankan ketersediaan apabila sudah sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain, maka akan dipertimbangkan opsi pengadaan dari luar negeri.

“Intinya, apapun bagaimanapun, negara menjamin ketersediaan pangan bagi warganya, dan kita semua tegak lurus pada arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Ketersediaan wajib, kalau urusan perut tidak boleh main-main,” tegasnya.

“Sekali lagi tidak boleh mengambil risiko untuk komoditas yang namanya beras. Kita pasti dapat melewati bersama kondisi saat ini bila niat kita semua bersama sama, hand in hand, dalam menjaga ketahanan pangan.” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, upaya penyerapan untuk memenuhi cadangan beras Bulog sampai dengan 1,2 juta ton di akhir tahun ini merupakan arahan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian pada 8 November 2022. Berdasarkan arahan tersebut, pihaknya mengaku siap melakukan penyerapan stok dari dalam negeri, hal tersebut untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan beras nasional.

“Langkah ini untuk keamanan stok dan keamanan warga kita. Presiden berkali-kali mengatakan harus waspada terhadap potensi kerawanan pangan dan energi,” ungkap Buwas.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin rapat berharap hasil produksi beras dalam negeri sudah mencukupi untuk meningkatkan stok Bulog sehingga apa yang menjadi putusan RDP kali ini terkait penyediaan 600.000 ton oleh Kementan untuk Bulog dapat dipenuhi.