sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bapanas diminta gandeng petani tetapkan HPP gabah dan beras

"Ketimpangan pendapatan petani begitu luar biasa. Maka, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani."

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Minggu, 12 Mar 2023 08:49 WIB
Bapanas diminta gandeng petani tetapkan HPP gabah dan beras

Badan Pangan Nasional (Bapanas) diminta menghitung ulang dan merevisi surat edaran (SE) harga batas atas pembelian gabah dan beras dengan cermat. Pangkalnya, penyusunan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras berpengaruh signifikan dengan pendapatan petani.

"Harus betul-betul dihitung berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini sebab mulai dari sewa lahan, upah tenaga kerja, harga pupuk, benih, dan lain-lain saat ini mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga BBM dan inflasi yang tinggi. Jadi, kalau harga gabah rendah, maka petani pasti menjerit," tutur anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, dalam keterangannya.

SE Kepala Bapanas Nomor 47 Tahun 2023 dicabut per 7 Maret 2023 lantaran menuai kritik seiring meruginya petani atas kebijakan yang diatur di dalamnya. SE tentang HPP gabah dan beras ini hanya seumur jagung karena terbit 20 Februari 2023.

Menurut Johan, pemerintah mestinya menjadikan target capaian  nilai tukar petani (NTP), yang dituangkan dalam kerangka ekonomi makro, dalam menyusun HPP gabah dan beras. Pun perlu melibatkan petani dan stakeholder pertanian.

"Berhentilah melakukan kebijakan yang tidak matang dan terkesan asal-asalan. Beranilah untuk mengambil positioning bahwa meningkatkan pendapatan petani adalah prioritas dalam setiap kebijakan," serunya.

"Saat ini, terdapat 72,19% petani di negeri agraris ini merupakan petani berskala kecil dengan rata-rata pendapatan bersih hanya sekitar Rp5,23 juta dalam setahun. Artinya, ketimpangan pendapatan petani begitu luar biasa. Maka, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani agar lebih sejahtera," sambungnya.

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) memaksimalkan penyerapan gabah petani, khususnya pada masa panen raya. Pangkalnya, sesuai hasil evaluasi di Komisi IV DPR, penyerapan gabah petani tidak sesuai target yang ditetapkan.

"Saya berharap Bulog berkomitmen untuk membeli gabah petani sesuai dengan harga pasar (komersial, red) untuk kesejahteraan petani. Bulog harus mengamankan stok CBP (cadangan beras pemerintah) sebanyak 1,2 juta ton yang harus berasal dari serapan dari hasil petani bukan malah dari hasil impor," tutur Johan.

Sponsored
Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid