sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

BKPM setop penerbitan izin bangun pembangkit listrik di Jawa

BKPM menyatakan sudah banyak proyek pembangkit listrik di Jawa.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 31 Mar 2020 11:05 WIB
BKPM setop penerbitan izin bangun pembangkit listrik di Jawa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 23851
Dirawat 16321
Meninggal 1473
Sembuh 6057

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menghentikan penerbitan izin pembangunan pembangkit listrik di Pulau Jawa bagi swasta. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini dikarenakan sudah banyak proyek pembangkit listrik di Jawa.

Meski demikian, BKPM masih akan mengeluarkan izin untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Terutama yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

"Proyek PLN 35.000 MW sebagian sudah berjalan. Tapi perlu diketahui, terjadi surplus di Jawa. Sehingga kita tidak akan memberikan izin kepada perusahaan selain PLN untuk membangun power plant di Jawa,"  katanya via teleconference di Jakarta, Senin (30/3).

Bahlil juga mengatakan BKPM akan terus mengeluarkan izin untuk proyek strategis nasional (PSN) yang digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, BKPM juga akan mempercepat izin proyek yang sedang dikerjakan badan usaha milik negara (BUMN) 

"Terkait investasi BUMN, kami membagi tugas jadi untuk proyek strategis seperti kilang minyak. Sementara untuk PLN di Tubah sudah kami bantu penuh, pembebasan lahan hampir selesai, dan izin hampir selesai juga," kata dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan memastikan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW akan tetap berjalan meski kondisi perekonomian sedang mengalami tekanan saat pandemi coronavirus ini. 

Erick mengungkapkan proyek strategis ini akan digenjot untuk mengantisipasi keterpurukan industri dalam negeri akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kata Erick, sejumlah proyek lain harus tetap berjalan agar industri bisa bangkit usai Covid-19 berlalu.

"Tentu kita BUMN sudah mengadakan review, cashflow BUMN seperti apa, proyek mana yang harus didahulukan, mana yang ditunda. Jangan sampai kita telat lagi. Ketika negara lain recover kita masih terjebak corona, ini yang tidak boleh, maka dipastikan ini harus jalan terus," ujar Erick.

Sponsored
Berita Lainnya