Bukan untuk tutup utang, Stafsus BUMN tegaskan PMN untuk penugasan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan dana penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan ke 12 perusahaan BUMN adalah untuk penugasan, bukan untuk menutup utang.

"Tidak ada urusannya menutup utang. Penugasan ya penugasan, bikin jalan tol, jelas. Tidak ada hubungannya dengan tutup utang. Bisa dikatakan hampir semua PMN ini untuk penugasan," ujar Arya, Jumat (16/7).

Dia melanjutkan, dana PMN yang bertujuan murni untuk mencari keuntungan hanya PMN ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Menurutnya, setelah mendapatkan PMN, kedua bank pelat merah tersebut dituntut untuk meningkatkan pembagian dividennya ke negara pada 2023.

"Itu aksi korporasi dan nanti dividennya kita lihat, mudah-mudahan bisa buat 2023, karena dia dikasih PMN di 2022. Itu gambaran PMN kita, bahwa sebagian besar untuk penugasan," tutur dia. 

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan anggaran sebesar Rp72,44 triliun, kepada Komisi VI DPR RI sebagai PMN kepada 12 perusahaan pelat merah. 

Sebanyak 12 perusahaan BUMN yang diajukan untuk mendapatkan PMN tersebut yaitu Hutama Karya senilai Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Kemudian, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp9,31 triliun guna penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

PMN selanjutnya diberikan ke PT PLN sebesar Rp8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.

Selanjutnya, untuk Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp7 triliun, untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR). Bank lain yang mendapatkan PMN adalah Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp2 triliun, sebagai penguatan modal untuk meningkatkan tier I Capital dan CAR.

Kemudian untuk PT KAI sebesar Rp4,1 triliun untuk penugasan dukungan, dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

Lalu, ke Waskita Karya sebesar Rp3 triliun yang digunakan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. Indonesia Financial Group atau PT BPUI senilai Rp2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya, yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021.

Selanjutnya untuk Adhi Karya senilai Rp2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen, dan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian. Kemudian ke PT Perumnas sebesar Rp2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk PT RNI sebesar Rp1,2 triliun, sebagai penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terakhir, ke PT Damri sebesar Rp250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.