Dana Otsus Papua akan meningkat

Pemerintah akan memperpanjang pemberian dana otonomi khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun ke depan, untuk menekan kesenjangan dan mengejar ketertinggalannya dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana Otsus Papua akan meningkat dibandingkan anggaran sebelumnya, dan diproyeksikan nilainya dapat mencapai Rp234,6 triliun selama 20 tahun.

"Estimasi kami dalam 20 tahun ke depan apabila APBN dan dana transfer umum akan berkembang sesuai dengan tren jangka panjang dana Otsus selama 20 tahun ke depan, diperkirakan mencapai lebih dari Rp234,6 triliun," katanya dalam video conference, Selasa (26/1).

Proyeksi tersebut dapat dicapai dengan mengasumsikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dapat meningkat sebesar 3% setiap tahunnya, yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan dalam negeri.

"Tentu dengan asumsi apabila DAU setiap tahunnya meningkat 3% berdasarkan penerimaan perpajakan dan penerimaan dalam negeri kita yang terus diupayakan meningkat," ujarnya.

Jika hal itu terealisasi, maka total nilai dana Otsus Papua untuk 20 tahun ke depan akan meningkat dua kali lipat dari realisasi 20 tahun ke belakang yang mencapai Rp101,2 triliun.

Peningkatan dana Otsus di Papua diperlukan agar masyarakat yang tinggal di bumi cenderawasih tersebut dapat lebih sejahtera, sehingga gap kesenjangan dengan provinsi lainnya dapat ditekan.

Adapun, Papua dan Papua Barat masih tertinggal dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kualitas pembangunan manusia dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional.

Sebagai contoh, pada 2020 tingkat buta huruf di Papua masih tinggi sebesar 22,1% atau jauh dari angka rata-rata nasional yang sebesar 4%. Hanya Papua Barat yang lebih baik dengan 2,48%.

Begitu pula untuk angka partisipasi murid di mana Papua berada di tingkat 79,34%, sedangkan rata-rata nasional telah mencapai 97,69%, dan lagi-lagi hanya Papua Barat yang mendekati dengan 93,88%.

"Pembangunan pendidikan bagi orang asli Papua masih lebih rendah dibandingkan orang nonasli Papua. Dalam hal ini menggambarkan ada gap orang asli dan nonasli," ucapnya.

Untuk itu, provinsi di ujung timur Indonesia tersebut harus terus disuntik dana agar dapat mempercepat proses pembangunan di wilayah tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kenaikan besaran dana Otsus dari 2% ke 2,25% karena selain bahwa Papua tantangannya besar, ini dipakai untuk bisa mempercepat untuk mempercepat capaian pembangunan dan menutup kesenjangan di wilayah Papua," tuturnya.