close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani/AntaraFoto
icon caption
Menteri Keuangan Sri Mulyani/AntaraFoto
Bisnis
Senin, 12 Maret 2018 18:56

Defisit APBN per Februari sebesar Rp48,9 triliun

Tingginya realisasi belanja negara menyebabkan APBN per Februari defisit Rp48,9 triliun
swipe

Defisit dalam APBN pada akhir Februari 2018 mencapai Rp 48,9 triliun, lebih rendah dari capaian Februari tahun sebelumnya, yaitu Rp 54,7 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, pendapatan negara yang berhasil direalisasikan per Februari 2018 sebesar Rp 200,1 triliun atau 10,6% dari APBN. Raihan itu, tumbuh 17,1% dari Februari tahun sebelumnya. Sementara belanja negara per Februari 2018 sebesar  Rp 249 triliun atau 11,2% dari APBN, tumbuh 10,4% dibanding tahun sebelumnya. “Tingginya realisasi belanja negara menyebabkan APBN per Februari defisit Rp48,9 triliun ,” kata Sri Mulyani, Senin (12/3). 

Perbaikan pertumbuhan pendapatan negara terjadi di semua komponen penerimaan negara, yaitu Penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah sendiri akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak, realisasi belanja, serta pembiayaan defisit yang sehat untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. 

Terkait dengan PNBP, perolehan per Februari sebesar 34%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu, hanya tumbuh 23%. Jauh lebih tinggi dari capaian 2016 yang hanya tumbuh 5,4%.

Sementara itu, realisasi belanja negara tahun ini, mencapai Rp 249 triliun, tumbuh 10,4% jika dibandingkan pada Februari tahun lalu yang hanya Rp 225,6 trilun.

Belanja negara yang dikeluarkan melalui belanja pemerintah pusat, baik untuk belanja K/L dan non K/L, sebesar Rp 127,6 triliun, tumbuh 24,1% dari Februari tahun sebelumnya yang hanya Rp 102,8 triliun. Ini dikarenakan terjadi akselerasi belanja yang cukup luar biasa, hingga menyentuh double digit, bahkan di atas 20%.

Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan belanja yang sifatnya produktif dan merupakan investasi bagi generasi masa depan. Belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya untuk menghindari kerugian dan biaya recovery yang lebih besar lagi yang harus ditanggung generasi mendatang.


 

img
Cantika Adinda Putri Noveria
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan