Golkar apresiasi kinerja APBN 2024 dan dorong reformasi fiskal

Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global, sekaligus mendorong penguatan reformasi struktural ke depan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, menyoroti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan inflasi yang terjaga di angka 1,57% sebagai sinyal positif bahwa fondasi makroekonomi tetap terjaga. Selain itu, defisit APBN yang terealisasi sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap berhasil ditekan di bawah target 2,37% tanpa mengorbankan pembiayaan program strategis nasional.

“APBN 2024 menunjukkan performa yang cukup solid, meski dihadapkan pada dinamika perekonomian global yang tidak mudah,” ujar Puteri dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (8/7).

Realisasi belanja negara tercatat meningkat sebesar 7,6%, sedangkan pendapatan negara tumbuh 2,4%. Namun demikian, Fraksi Golkar menilai pemerintah masih perlu mendorong kebijakan spending better agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dari sisi kesejahteraan, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian angka kemiskinan yang menurun menjadi 8,57%, tingkat pengangguran terbuka yang turun ke 4,91%, serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,02. Fraksi meyakini, dengan tren ini, Indonesia tetap berada di jalur menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam aspek tata kelola keuangan, Puteri menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, serta menilai adanya perbaikan signifikan karena hanya dua kementerian/lembaga yang masih mendapat opini WDP dibandingkan empat pada tahun sebelumnya.

Namun begitu, Fraksi Golkar mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang masih belum maksimal, penurunan nilai tukar nelayan yang perlu ditangani serius, dan capaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Fraksi Partai Golkar mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan SAL sebagai bantalan fiskal, dan meminta penjelasan lebih rinci terkait turunnya nilai tukar nelayan agar kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPR RI. Fraksi juga berharap pemerintah terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran demi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

“Semoga ke depan kita terus mampu menjaga kredibilitas fiskal sembari memastikan program-program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” tutup Puteri.