Debat sengit Sri Mulyani dengan politikus PDI-P soal anggaran pendidikan

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic terlibat perdebatan sengit dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat membahas APBN 2024. Secara khusus, Dolfie mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang tak pernah mencapai target selama lebih dari satu dekade. 

"Realisasi anggaran pendidikan 20% (dari APBN) itu berapa Bu (pada) 2024? Silahkan dijawab, Bu... Nah, coba tampilkan datanya," ucap Dolfie dalam rapat kerja bersama Kemenkeu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7). 

Belum sempat dijawab Sri Mulyani, Dolfie melanjutkan paparannya. Di ruang rapat, data mengenai realisasi anggaran sudah terpampang di layar. Ada grafik yang menunjukkan anggaran pendidikan sebesar 18% dari APBN pada 2007 dan sebesar 15,6% dari APBN pada 2008. 

Padahal, menurut Dolfie, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2007 mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. "Sekarang kita lihat realitasnya. Tidak berubah, Bu Menteri, ternyata," ujar politikus PDI-Perjuangan itu. 

Sri Mulyani mencoba memotong paparan Dolfie. Namun, Dolfie belum mau memberikan kesempatan bagi Sri Mulyani untuk menjawab. "Saya belum selesai, Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK yang tahun 2007 itu," kata Dolfie. 

Dolfie lantas membahas putusan MK soal anggaran pendidikan. Setelah itu, ia kembali menyinggung bahwa anggaran pendidikan selam tiga tahun terakhir masih pada kisaran 15% hingga 17%. “Sudah dua kali pemerintahan SBY, dua periode pemerintahan Jokowi, tidak berubah," kata dia. 

Setelah puas, barulah Sri Mulyani diberikan kesempatan untuk menjawab. Sri Mulyani menegaskan bahwa desain awal APBN telah mempertimbangkan amanat putusan MK, yakni 20% dari APBN. Namun, realisasinya bergantung pada dinamika komponen belanja negara yang dijadikan pembagi (denominator).

“Kalau bicara tentang by design, waktu RUU APBN kami sudah mendesain 20%. By default, hasil akhirnya tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu terus bergerak,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan sebagian anggaran pendidikan dialokasikan dalam bentuk cadangan atau masuk dalam skema pembiayaan, bukan sepenuhnya belanja langsung. Hal itu, kata dia, turut memengaruhi perhitungan akhir.

Selain itu, Sri Mulyani juga berdalih anggaran untuk pendidikan yang tak terserap dialihkan untuk jadi bantalan ekonomi bagi masyarakat. "Kalau Pak Dolfie, lihat belanja kompensasi subsidi itu kan bisa dari Rp350,000 naik jadi Rp550,000. Di tahun 2022, Pak Dolfie ingat kita mencapai hampir Rp600,000," kata dia. 

Dolfie tak terima dengan argumentasi itu. Ia kembali mencecar Sri Mulyani soal 3% anggaran pendidikan yang tak terserap pada 2024. "Kalau kita hitung dengan nilai (dirupiahkan), itu Rp80 triliun. Kalau Rp80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan, itu kan sangat dahsyat," cetus Dolfie.