PDI Perjuangan dukung evaluasi APBN 2024 secara transparan dan konstruktif

Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyampaikan pandangan positif sekaligus konstruktif atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Harris menyampaikan, secara umum, realisasi APBN 2024 menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan negara mencapai 101,72%, belanja negara 100,49%, dan defisit anggaran 2,37% dari PDB, di bawah batas maksimal yang ditetapkan.

“Capaian ini memperlihatkan bahwa postur APBN 2024 masih berada dalam koridor yang sehat dan terkendali,” ujarnya dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Namun demikian, Harris menegaskan bahwa 14 temuan yang disampaikan BPK perlu ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang tegas dan sistematis.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan temuan tersebut dan memastikan hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya,” katanya.

PDI Perjuangan juga memberi beberapa catatan strategis, antara lain belum terpenuhinya pencapaian target pembangunan, seperti angka kemiskinan yang tercatat 8,57% dari target 6,5–7,5%, serta gini rasio dan nilai tukar nelayan yang belum sesuai proyeksi. Kemudian, kewajiban pelaporan kinerja kementerian/lembaga, agar pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan capaian program secara nyata.

Selanjutnya, adalah pelaporan mandatory spending pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBN, serta laporan kinerja Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bagian penting dalam transparansi fiskal, dan evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dengan menyertakan capaian dari tujuh agenda pembangunan nasional.

“Prinsip kami jelas: APBN harus dijalankan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan keberpihakan pada rakyat,” tegas Harris.

Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan pengambilan keputusan, sembari terus mendorong evaluasi menyeluruh demi perbaikan tata kelola fiskal di masa depan.

“Dengan semangat gotong royong, kami ingin pengelolaan keuangan negara membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.