Produksi dan ekspor udang belum maksimal, ini kata Kemenko Marves

Indonesia memiliki potensi menjadi lima besar negara pengekspor hasil perikanan di dunia, yang memiliki total nilai ekspor mencapai US$8 miliar per tahun. Udang merupakan hasil perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam nilai ekspor perikanan Indonesia di 2021, yaitu mencapai 49% atau US$2.040 juta dari total nilai ekspor dengan penjualan sebanyak 239,23 ton.

Melihat dengan potensi itu, maka Presiden Joko Widodo mengarahkan agar produksi budi daya udang terus ditingkatkan untuk menambah target ekspor udang di tahun 2024 mencapai US$4,3 miliar atau 2 juta ton yang selama ini baru sebesar US$2,2 miliar per tahun. Arahan ini pun menjadi salah satu proyek prioritas nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Ini bukan hal yang mudah, karena kita harus mencapai produksi 2 juta ton di 2024, dan ini dicapai dalam waktu hanya 2 tahun. Jadi kita harus double all effort untuk mencapai ekspor udang dari US$2,2 miliar jadi US$4,3 miliar,” ungkap Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Mochammad Firman Hidayat dalam presentasinya di acara National Shrimp Action Forum 2022, Rabu (26/10).

Tantangan yang dihadapi para pembudidaya dan pelaku usaha udang saat ini adalah di bidang pembiayaan dan masih minimnya investasi di sektor perikanan.

Untuk pembiayaan terlihat dari rendahnya realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima oleh debitur perikanan, yaitu berdasarkan data yang disebutkan Firman, sebanyak 231.329 debitur baru menerima total KUR Rp8,05 triliun di 2021. Sedangkan sektor pertanian telah terealisasi pembiayaan KUR bagi 2.122.665 debitur sebesar Rp69,2 triliun.

“Pembiayaan untuk perikanan masih rendah. Tanpa ada financing, untuk mencapai target tentu saja akan susah,” ujarnya.

Selanjutnya pada realisasi investasi baik bersumber dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), keduanya masih sangat rendah. Berdasarkan data Kementerian Investasi dari tahun 2012 hingga triwulan III-2022, tren PMA sektor perikanan hanya sebesar 0,5% jadi yang paling terendah dan PMDN 0,2% menjadi sektor terendah kedua. Padahal Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer (km) dan luas laut mencapai 6,4 juta meter persegi. Sehingga seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan hasil perikanan secara maksimal dengan baik.

“Ini menjadi PR kita untuk menarik investasi, terutama investasi dari luar supaya kita bisa mencapai target produksi dan ekspor udang,” imbuh Firman.

Ia menambahkan, ada banyak tantangan lainnya yang harus segera diselesaikan dengan kerja sama baik pemerintah pusat melalui kementerian/ lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah, diantaranya revitalisasi jaringan irigasi dari muara sungai hingga jaringan irigasi primer dan sekunder, peningkatan aspek ease of doing business serta jaminan kepastian berusaha.

“Kita juga perlu adanya penegakan kepatuhan dan ketaatan hukum secara tepat bijaksana, afirmasi kebijakan dan penerapan regulasi yang kondusif oleh pemda, dan penguatan sistem perbenihan dan induk udang,” tandasnya.

Selain itu juga diperlukan pengembangan kawasan pertambakan udang yang ramah lingkungan, dan pengembangan kapasitas industri olahan perikanan, diversifikasi produk bernilai tambah, penguatan unit pengolahan ikan dengan sertifikasi, standarisasi, dan quality control.