sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Semenjak PMK, harga sapi lokal dan sapi impor turun hampir 15%

Di lapangan ada indikasi beberapa oknum pelaku usaha melakukan hal tidak baik, seperti menjual daging potong sapi tanpa ada dokumen resmi.

 Ghina Mita Yuniarsih
Ghina Mita Yuniarsih Kamis, 06 Okt 2022 19:17 WIB
Semenjak PMK, harga sapi lokal dan sapi impor turun hampir 15%

Wakil Ketua Komtap Peternakan Kadin Indonesia di Satgas PMK Yudi Guntarto Noor menyampaikan, harga sapi lokal dan sapi impor mengalami penurunan hampir mendekati 15%. Hal ini terjadi karena ada indikasi kalau di lapangan, ada beberapa oknum pelaku usaha yang melakukan tidak baik, seperti menjual daging potong sapi tanpa ada dokumen resmi dan suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Itu sapi impor turun mengikuti harga sapi PMK. Istilahnya sekarang barcher itu lebih baik memotong sapi suspek PMK yang harga murah, tetapi harga dagingnya memang bisa dijual seharga daging normal,” kata Yudi dalam acara yang bertajuk “Lalu Lintas Hewan & Produk Hewan Saat Wabah PMK” oleh Alinea.id secara daring, Kamis (6/10).

Ia juga menambahkan, ketika ada pelaku usaha yang mengaku sapinya terkena PMK dan melakukan pemotongan bersyarat, pelaku usaha harus melakukan berbagai proses yang cukup rumit. Sehingga akhirnya banyak yang memilih melakukan tindakan tidak pantas, dengan memotong sapinya di Tempat Potong Hewan (TPH) kecil di sekitar daerahnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan harga daging untuk dijual kembali dengan normal.

“Mohon maaf ini kami sampaikan. Kalau mengaku PMK, akan kena status potong bersyarat dan itu repot. Lebih baik, bawa ke TPH kecil dan potong di situ. Dagingnya akan disebut dengan daging biasa, normal, dan harga normal,” ucap dia.

Menurutnya, pelaku usaha akan mendapatkan untung yang luar biasa dari pemotongan sapi-sapi suspek atau yang terkena PMK. Ia menegaskan bahwa sapi-sapi tersebut dikatakan suspek PMK.

“Kami mengatakan suspek karena memang tidak di cek. Kenapa? Karena banyak barcher atau pemotong yang lebih banyak memotong sapi-sapi yang murah. Jadi yang jelas memang, saya bisa katakan itu sapi-sapi suspek,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan ketegasan pemerintah daerah terkait pemotongan daging sapi ilegal yang sering terjadi di lapangan. Apa lagi saat ini masih ada penyakit PMK. 

“Nah ini sebetulnya pemerintah harus tegas karena ini tidak boleh dan sudah lama tidak diperbolehkan, apa lagi dalam kasus masalah PMK,” katanya. 

Sponsored

Sebab jika hal itu terus berlanjut maka apa yang sudah dilakukan berbagai pihak untuk membantu peternak yang mengalami dampak PMK dan mengikuti regulasi pemerintah, akan menjadi mubazir.

“Dengan adanya ketidak ketegasan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di lapangan, seakan-akan apa yang kami lakukan membantu kawan-kawan untuk taat regulasi menjadi mubazir,” ucapnya.

Pelaku usaha yang sudah melakukan berbagai hal dengan ketentuan yang berlaku akan merasakan dampak dari hal tersebut. Sebab harga menjadi jatuh dan itu tentunya merugikan pelaku usaha yang taat aturan.

Sehingga dia khawatir akan semakin banyak pelaku usaha melakukan hal yang tidak baik. Karena melihat hal yang tidak baik masih berjalan dan dianggap lebih praktis dari pada mengikuti regulasi dari pemerintah. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid