Scroll ke atas untuk melanjutkan

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan pembentukan holding sejumlah BUMN sejak awal kabinet. / Antara Foto

Bisnis

Senin, 10 Juni 2019 22:20

Holding BUMN infrastruktur tak kunjung rampung

Pembentukan induk usaha alias holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur tak kunjung rampung hingga nyaris 5 tahun Kabinet Jokowi

Pembentukan induk usaha alias holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur tak kunjung rampung hingga nyaris 5 tahun Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengaku akan segera menyelesaikan pembentukan kelompok perusahaan BUMN atau holding bidang infrastruktur. Rini mengatakan, saat ini semua holding yang akan dibentuk masih dalam proses pematangan, namun untuk holding infrastruktur akan segera rampung.

“Dalam proses semua holding, yang infrastruktur Insha Allah dalam waktu dekat sudah selesai,” katanya di Kementerian BUMN, Senin (10/6).

Ia melanjutkan, saat ini holding infrastruktur tersebut sedang menunggu dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) guna mendapatkan kekuatan hukum tetap. Namun demikian, ia mengaku telah mendapatkan pernyataan hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

“Kami sudah mendapatkan legal opinion dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), semua segera berjalan lancar," ujar Rini.

Sebelumnya, pembentukan sejumlah holding tengah disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya holding keuangan, holding farmasi, holding perumahan dan pembangunan kawasan (PPK), dan holding penerbangan.

Sementara itu, untuk holding infrastruktur sendiri akan beranggotakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Indra Karya (Persero). Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) akan didapuk sebagai induknya.