Holding infrastruktur bikin BUMN naik kelas level dunia

Keputusan pemerintah menggabungkan BUMN infrastruktur ke dalam satu holding di bawah bendera PT Hutama Karya (Persero) diproyeksi berdampak positif.

Tiga emiten karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dilebur ke dalam holding BUMN infrastruktur dan konstruksi di bawah Hutama Karya. 

Aksi korporasi itu dinilai oleh sejumlah ekonom bakal berdampak positif. Meskipun memang, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai dapat memiliki dampak negatif.

Ekonom senior sekaligus Komisaris PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Cyrillus Harinowo mengatakan, hal yang paling berat nantinya adalah menyatukan budaya perusahaan. 

"Pasti masing-masing merasa, saya lah yang seharusnya menjadi leader-nya. Isu ini selalu muncul. Tapi, ini salah satu cara untuk lebih membesarkan satu bisnis dari kelas lokal dan nasional menjadi kelas regional. Saya harus mengangkat topi kepada teman-teman BUMN," kata Cyrillus di Menara BCA, Kamis (7/2). 

Menurut dia, masing-masing BUMN harus menyesuaikan sejumlah permasalahan. Baginya, persoalan holding BUMN lebih kepada legalitas kepemilikannya saja.

"Hanya tanggung jawabannya yang tadinya langsung ke pemerintah sekarang melalui induk usaha saja," papar dia. 

Sementara di sisi pembiayaan, Cyrillus melihat permasalahan tidak akan begitu signfikan. Sebab, masing-masing korporasi sudah memiliki managemen finansial yang baik. Hutama Karya sebagai induk hanya perlu memimpin holding infrastruktur dan konstruksi ini. 

Seperti diketahui, sesuai permintan Kementerian BUMN, tiga emiten konstruksi akan ada di bawah kepemimpinan induk Hutama Karya. Di antaranya Adhi Karya (ADHI), Waskita Karya (WSKT), dan Jasa Marga (JSMR). 

"Jadi tinggal tinggal kearifan saja dari yang mengaturnya. Masalah ego, bukan masalah yang lebih prinsip lagi," ungkap dia.

Asal tahu saja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun pada 2015 atau melonjak 63%, dibadingkan dengan anggaran pada tahun 2014. 

Kemudian, anggaran infrastruktur bertambah lagi menjadi Rp314 triliun pada 2016. Setahun setelahnya, anggaran infrastruktur kembali ditambah menjadi Rp400,9 triliun dan pada 2018 menjadi Rp409,1 triliun. 

Besarnya anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN karya maupun sektor pembiayaan untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.