Holding UMKM bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan rencana pembentukan Holding Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM.

"Rencana pemerintah untuk membentuk Holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas, karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan atau modal," katanya dalam webinar, Rabu (13/1).

Padahal, lanjutnya, UMKM juga membutuhkan akses pasar, inovasi dan teknologi, peningkatan produksi, serta akses terhadap lembaga keuangan.

"Tapi persoalan pemasaran juga besar, persoalan bahan baku, energi, keterampilan, dan transportasi. Belum lainnya. Ini gambaran umum yang dihadapi oleh UMKM," ujar dia.

Faisal berkeyakinan membentuk holding bukanlah jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh UMKM. Lebih lagi, tiga perusahaan pelat merah yang akan digabungkan memiliki jenis bisnis dan segmentasi yang berbeda.

Dia merinci, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) melayani segmen UMKM yang telah tersentuh akses perbankan. Sementara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk perusahaan yang relatif baru dan butuh bantuan modal, sedangkan Pegadaian membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. 

Oleh karena itu, menurutnya menggabungkan tiga perusahaan tersebut hanya akan memecah fokus bisnis masing-masing perusahaan. Selain itu juga menyebabkan segmentasi UMKM yang tadinya terlayani menjadi terabaikan.

"Jadi kalau kita dorong (holding), maka tidak akan fokus. Apalagi apabila holding ada di bawah ketiak BRI, alokasi investasinya pun akan semakin kecil. Jadi tidak akan punya independensi lagi karena perusahaan akan berpikir soal cara untuk lebih besar yang cepat dananya harus dipinjamkan ke korporasi, (bukan lagi ke rakyat miskin). Ini ketakutan saya. Karena itu terjadi di holdingisasi di tempat lain," ucapnya.