Indef: Di akhir jabatan Jokowi, utang negara bisa mencapai Rp10.000 triliun

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan, penumpukan utang di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menembus Rp10.000 triliun.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengatakan, utang di masa kepemimpinan Jokowi tumbuh sangat pesat, jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Di masa SBY, hingga akhir jabatannya utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun. 

Namun di masa Jokowi, utang pemerintah telah mencapai Rp6.336 triliun dan ditambah utang BUMN sebesar Rp1.140 triliun, jadi mendekati angka Rp8.000 triliun.

"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun," katanya dalam webinar Rabu (24/3).

Peningkatan utang pemerintah yang sangat signifikan ini, disebabkan oleh lemahnya peran pengawasan dari lembaga legislatif, DPR.

Sebab, lembaga legislatif tersebut mayoritas telah dikuasai oleh partai pendukung pemerintahan, sehingga kontrol kebijakan pemerintah menjadi lemah. Bahkan, disebutnya menyerupai era Orde Baru.

"Jadi Jokowi itu mewariskan Rp8.000 triliun utang. Ini suatu prestasi besar dan perlu dicermati. Kenapa DPR tidak berkutik? Karena kekuasaan legislatif sudah pindah ke eksekutif. DPR sudah lemah seperti di masa Orde Baru," ucapnya.

Adapun, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari saja meningkat menjadi US$420,7 miliar, dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar Rp417,5 miliar.

Utang periode tersebut terdiri terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar US$213,6 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 207,1 miliar.