Investasi jadi obat penawar defisit neraca RI

Defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) triwulan III-2019 sebesar 2,5%-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang menekan ekonomi Indonesia, bisa diatasi dengan memperkuat investasi langsung, baik investasi asing maupun dalam negeri.

Head of Danareksa Research Institute Moekti Prasetiani Soejachmoen mengatakan masalah defisit neraca transaksi berjalan atau CAD merupakan hal yang wajar terjadi pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut Moekti, defisit neraca transaksi berjalan itu bisa dikatakan wajar selama disebabkan oleh meningkatnya impor barang modal dan bahan baku demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 6-12 bulan ke depan. Hal ini mengingat industri di Indonesia masih sangat tergantung pada impor barang modal dan bahan baku.

“Defisit neraca transaksi berjalan menjadi tidak produktif apabila disebabkan oleh impor barang konsumsi yang tinggi. Yang lebih penting dalam mengatasi masalah defisit neraca transaksi berjalan adalah bagaimana Indonesia membiayai defisit tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Selasa (5/11).

Moekti menjelaskan, saat ini defisit neraca transaksi berjalan Indonesia lebih banyak dibiayai oleh investasi portofolio yang sifatnya sangat volatil dan gampang berpindah keluar negeri (capital outflow).

“Menggantungkan pembiayaan defisit neraca transaksi berjalan pada investasi portfolio itu meningkatkan ketidakpastian. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi langsung baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)," ujarnya.

Neraca Pembayanan Indonesia (balance of payment) adalah indikator yang mengukur arus devisa (mata uang asing) yang masuk dan keluar dari Indonesia. Mengacu data Bank Indonesia (BI), komponen NPI terdiri dari transaksi berjalan (current account), transaksi modal (capital account), dan transaksi finansial (investasi langsung dan portofolio seperti obligasi dan saham).

Mengacu data BI, pada kuartal II-2019, NPI membukukan defisit senilai US$1,98 miliar. Padahal pada kuartal I-2019, Indonesia mengalami surplus senilai US$2,42 miliar.

Defisit yang paling terasa adalah pos transaksi berjalan yang merupakan komponen dari NPI. Pada kuartal II-2019, defisit transaksi berjalan (CAD) mencapai 3,04% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Moekti menjelaskan upaya pemerintah dalam menekan defisit neraca pembayaran ini terlihat melalui susunan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Investasi asing

Kehadiran dua menteri yang menangani penanaman modal ini, yaitu Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menurut Moekti menunjukkan perhatian pemerintah yang besar pada investasi.

“Menko Maritim akan fokus pada investasi yang terkait energi, khususnya di sektor petrokimia dan juga untuk investasi pada pengolahan minyak untuk mengurangi ketergantungan impor migas. Sementara Kepala BKPM akan fokus pada pengembangan industri baru di Indonesia khususnya bagian timur,” tutur Moekti.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi kuartal III-2019 sudah mencapai Rp205,7 triliun, naik 18,4% dibandingkan dengan periode Januari-September 2018. Jumlah itu terbagi atas PMDN sebesar Rp100,7 triliun naik 18,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan PMA Rp105 triliun, naik 17,8% yoy.

Secara kumulatif, realisasi investasi Januari-September 2019 mencapai Rp601,3 triliun, atau 75,9% dari target realisasi investasi tahun 2019 yang dipatok sebesar Rp792 triliun. Jumlah realisasi kumulatif 9 bulan itu terdiri dari PMDN Rp 283,5 triliun (naik 17,3%) dan PMA Rp317,8 triliun, naik 8,2% dari periode yang sama 2018.

Selain soal investasi, sektor infrastruktur dan industrialisasi menjadi perhatian Moekti. Moekti bilang sektor infrastruktur masih akan menjadi fokus pemerintah Jokowi periode ke dua ini. Selain itu, penunjukkan kembali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dinilai memberikan kepastian mengenai keberlanjutan proyek infrastruktur di Indonesia yaitu proyek Trans Sumatera.

“Selain itu, penyiapan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas objek pariwisata juga ditingkatkan. Terutama untuk lima Bali baru yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang," katanya.

Dia menjelaskan, guna menunjang industrialisasi, selain ketersediaan infrastruktur, perlu adanya revisi Undang Undang Tenaga Kerja, terutama yang terkait dengan kemudahan mempekerjakan dan menghentikan tenaga kerja.

Moekti melihat, dengan tingginya pesangon yang perlu disiapkan oleh perusahaan pada saat mereka mempekerjakan pekerja tetap, maka perusahaan memilih mempekerjakan pekerja dengan sistem kontrak.

Hal ini, lanjut Moekti, tidak memberikan insentif bagi pengusaha untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pekerjanya. Sehingga, lama-kelamaan produktivitas tenaga kerja semakin menurun, sedangkan upah minimum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.