Jokowi: Inflasi jadi momok semua negara saat ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi kondisi saat ini. Hal ini terkait dengan situasi sulit yang tengah dihadapi seluruh dunia mulai dari pandemi Covid-19, kemudian terjadinya perang di Ukraina, hingga krisis pangan, energi, dan keuangan.

"Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar, enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, ndak bisa," kata Jokowi dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Kamis (18/8).

Jokowi menekankan, agar seluruh jajarannya bekerja dengan melihat kondisi secara makro, mikro, juga melalui angka dan data secara lebih detail. Ia mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Pengecekan dari pusat ke daerah perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab inflasi. Dicontohkannya, kenaikan harga bahan pokok apa yang menyebabkan inflasi di daerah.

"Tanyakan, apa yang harganya naik dan menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja bawang merah, bisa. Bisa saja cabai. Dan dicek, Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali," ujarnya.

Jokowi mengatakan, inflasi saat ini menjadi momok atau hal yang ditakutkan semua negara. Disampaikannya, inflasi di Indonesia saat ini berada di angka 4,94%, cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.

"Sekarang inflasi kita, tadi disampaikan Pak Gubernur BI dan Pak Menko Ekonomi, di angka 4,94%. Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5%. Ada yang sudah di angka 79%, Uni Eropa juga 8,9%, Amerika Serikat sudah 9,1% kemarin turun 8,5%. Bukan sesuatu yang mudah, dan ini menjadi momok semua negara," ungkap Jokowi.

Selain angka inflasi nasional, Jokowi juga menyoroti angka inflasi di daerah. Disampaikan Jokowi, ada lima provinsi yang nilai inflasinya di atas 5%.

"Ini lima provinsi yang inflasinya di atas 5%. Provinsi Jambi, hati-hati sudah berada di angka 8,55%, Sumatera Barat berada di angka 8,01%, Bangka Belitung 7,77%, Riau 7,04%, Aceh di angka 6,97%," paparnya.

Jokowi meminta angka inflasi daerah menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Penyebab tingginya nilai inflasi daerah perlu dilihat secara detail, agar bisa diturunkan nilainya hingga di bawah 5% bahkan di bawah 3%.

Oleh sebab itu, sambung Jokowi, baik TPIP maupun TPID dalam pekerjaannya di lapangan harus memahami komoditas mana yang menjadi masalah atau menyebabkan inflasi. Namun, Jokowi mengaku optimistis angka inflasi dapat ditekan dengan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat.

"Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi kabupaten/kota, gubernur, bupati, wali kota, TPIP dan TPID, semuanya bekerja, rampung, selesai. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3, selesai, kita barangnya juga ada kok," terangnya.