Jokowi: Pandemi masih jadi ancaman dunia di 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pembantunya mewaspadai dan mengantisipasi ancaman varian baru Covid-19 Omicron agar tidak mengganggu kesinambungan perekonomian.

“Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir, dan di tahun 2022 pandemi covid masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara kita Indonesia. Selain, varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita," kata Presiden Jokowi pada acara penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi TKDF tahun 2022, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Maka dari itu, sambungnya, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, termasuk program pemulihan ekonomi nasional.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau para menterinya agar merancang Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan dapat dicermati.

“Tahun 2022 kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif yang antisipatif dan juga fleksibel selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dapat dicermati APBN," tuturnya.

Ia melanjutkan,  pada 2022 mendatang, Indonesia memiliki peran sentral sebagai tuan rumah presensi G20, sehingga harus menunjukan perbaikan dengan mendorong reformasi struktural dan komitmen nyata pada green dan sustainable ekonomi.

“Kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Bahkan, Kita harus menunjukkan aksi nyata komitmen kita pada green dan sustainable ekonomi. Selain itu APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional," jelasnya.

Pada 2022, Indonesia diminta harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara Indonesia. Maka dibutuhkan sejumlah perencanaan program untuk mendorong perekonomian kebijakan baru untuk mendorong perekonomian.

Salah satunya, mendukung reformasi struktural yang memfokuskan pada enam kebijakan utama. Pertama melanjutkan, pertahanan dalam Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang unggul. Keempat melanjutkan, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan service budgeting agar belanja lebih efisien.