sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kembang kempis ritel sejak pembatasan bertubi-tubi

Pembatasan operasional mal membuat bisnis ritel makin goyah.

Nurul Nur Azizah
Nurul Nur Azizah Selasa, 19 Jan 2021 14:56 WIB
Kembang kempis ritel sejak pembatasan bertubi-tubi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Untuk kesekian kali, pemerintah kembali membatasi gerak masyarakat demi memutus rantai wabah Coronavirus. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun berganti istilah menjadi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini kembali berdampak pada perkembangan bisnis, ritel salah satunya.

Di masa PPKM, ritel hanya bisa buka sampai pukul 19.00. Dampaknya, jumlah pengunjung serta pembelian kian menyusut. Bisnis penjualan barang atau jasa secara ecer ini pun makin kembang kempis. Kecuali, beberapa jenis ritel penyedia bahan pokok yang relatif bisa bertahan karena dibantu pelayanan daring. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyampaikan tarik ulur kebijakan pembatasan ini, tak dimungkiri berpengaruh ke aktivitas bisnis. Sejak awal pandemi, misalnya saja terjadi penurunan penjualan di retail department store (fashion) hingga 95%.

"Pemerintah membatasi jam operasional (PPKM) memang berdampak. Tapi juga kan, kesehatan adalah segalanya, walaupun dibatasi ini jumlah kasusnya (penularan Covid-19) masih tinggi," ujar Solihin kepada Alinea.id, Senin (18/1). 

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menambahkan, PPKM ini menjadikan aktivitas bisnisnya mentok hanya bisa menjual maksimal senilai dengan batas jumlah pengunjung yang diperbolehkan. Jumlahnya berkisar di 25%. 

"PPKM sangat berdampak, karena kantor 25% dan mal 25% dan maksimal jam 19.00. Traffic ke mal sepi. Hanya bisa 25%, turunnya 75%," imbuh Budiardjo saat dihubungi Alinea.id pada Minggu (17/1). 

Sepaham dengan Solihin, Budiardjo pun mengatakan penerapan PPKM yang memangkas jam operasional pusat perbelanjaan, dinilai tidak berdampak signifikan terhadap turunnya angka kasus. Sebab menurutnya, hal terpenting adalah disiplin penerapan protokol kesehatan selama berbelanja. 

"Retail modern dan mal misalnya, itu sudah sangat ketat. Di awal pengunjung masuk, kalau suhu tubuhnya tinggi atau enggak pakai masker, dilarang masuk. Banyak hal yang kami lakukan, sehingga di dalam itu steril," ujar Budiardjo. 

Sponsored
Dia menjelaskan, bisnis ritel sebetulnya sudah sempat berangsur membaik. Namun bisnis kembali anjlok sejak adanya pembatasan operasional sampai pukul 19.00. Bukan saja saat PPKM ini, namun juga ketika momen tahun baru 2021 kemarin. 

"Saya kan waktu itu ajukan tutup itu jam 20.00. Atau pukul 19.00 itu ditutup bagi pengunjung yang masuk, tapi yang sudah di dalam biarkan menyelesaikan transaksinya sampai jam 20.00," tambahnya. 

Di sisi lain, Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta mengatakan PPKM tidak hanya berdampak terhadap jumlah pengunjung yang relatif menurun. Tapi, juga dapat memicu ketakutan para konsumen untuk berbelanja.

Padahal menurutnya, masalah pokok dari upaya pencegahan Covid-19 di sektor ritel ini adalah disiplin protokol kesehatan yang dilakukan secara benar dan efektif. Dus, bisnis tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. 

"Jam itu diperpendek (PPKM), maksudnya agar orang tidak banyak beraktivitas di luar ruangan. Tetapi, kalau dia diperpendek juga tidak mengikuti protokol, sama saja bohong. Bisa saja, diperpanjang dengan mengikuti protokol," kata Tutum kepada Alinea.id, Senin (18/1). 

Siasat genjot penjualan daring 

Tutum mengakui sistem daring memang membantu pelayanan dan penjualan produk ritel di kondisi pandemi ini. Meskipun, pengembangannya juga penuh tantangan. 

Terlebih, bagi ritel yang masih terikat pada biaya sewa gedung dan perawatan rutin yang terus berjalan. Sementara di sisi lain, pengunjung sangat sedikit. 

"Bisa membantu, tapi tidak bisa membantu banyak," katanya. 

Sementara itu, Budihardjo yang juga dari Hippindo lebih optimistis. Ia menilai sistem daring bisa dimaksimalkan seiring dengan penjualan secara langsung. Utamanya, mengambil momentum perayaan hari besar untuk saling berbagi kebahagiaan. 

Misalnya saja, perayaan Imlek dalam waktu dekat ini yang biasanya diwarnai dengan berkunjung ke rumah sanak saudara. Namun karena pandemi, bisa diganti dengan saling berkirim hadiah dari ritel melalui sistem daring. 

"Di Imlek itu, bisa berbelanja tas, sepatu, dan lainnya sebagai bingkisan. Jadi kemungkinan, parsel nanti juga akan banyak dibeli untuk dikirimkan via online," kata Budi.

Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Foto Reuters/Willy Kurniawan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara juga sepakat bahwa digitalisasi di sektor ritel perlu didorong.

Pasalnya jumlah konsumsi ritel secara daring di dalam negeri, menurutnya, terus tumbuh hingga mencapai 30% sepanjang masa pandemi. Share e-commerce dari total ritel juga terus naik diatas 5%. 

"Maka, proses ritel dengan antar jemput sebagai bagian dari integrasi ekosistem retail online perlu didorong," kata Bhima kepada Alinea.id, Senin (18/1). 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah pun dengan tegas menyatakan digitalisasi adalah keniscayaan. Pelaku ritel, kata dia, harus mempersiapkan diri mengadopsi digital dalam bisnis mereka.

Meskipun dia memberi catatan, bahwa belanja secara daring belum bisa sepenuhnya juga dilakukan di ritel saat ini. Terlebih menyangkut jenis produk yang dibeli konsumen. 

"Belanja online hanya cocok untuk barang-barang normal, barang konsumsi biasa. Tetapi, tidak cocok untuk barang-barang mewah," kata Piter.  

Butuh stimulus 

Kalangan pengusaha ritel mengharapkan efektivitas vaksinasi Covid-19 bisa berdampak pada perekonomian yang makin menggeliat. Termasuk, jumlah pengunjung ritel yang kembali meningkat dan kecemasan yang berkurang saat berbelanja. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey juga sempat menyampaikan selain stimulus, perlu ada bantuan langsung tunai (BLT). Bentuknya berupa subsidi terhadap gaji pekerja sebesar 50% untuk mencegah potensi kebangkrutan gerai usaha akibat pandemi Covid-19.

"Dampak pandemi dikhawatirkan berimbas kepada kian bertambahnya pekerja yang dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketidakmampuan peritel membayarkan biaya operasional," ujar Roy dalam keterangan resmi, Jumat (8/1). 

Roy melanjutkan, sektor ritel modern dan mal juga menantikan alokasi serta akses untuk kredit korporasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan bunga murah di kisaran 3 hingga 3,8%. Saat ini, bunga yang dipatok terbilang masih tinggi, yakni 9 hingga 10%.

Suasana Matahari Department Store Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat, Minggu (16/8). Alinea.id/Syah Deva Ammurabi.

Namun, Piter dari CORE justru menilai keringanan kredit di kondisi saat ini kemungkinan tidak akan membantu penjualan ritel. Sebab, permasalahan utama yang dihadapi adalah penurunan permintaan, bukan dari sisi suplai. 

Sisi permintaan ini, kata Piter, dikelompokkan setidaknya dari kalangan bawah dan menengah ke atas. Stimulus fiskal dalam bentuk bantuan sosial, memang akan membantu daya beli kelompok bawah. Namun, persentase kontribusinya masih relatif kecil yakni 20%. 

Oleh karena itu, cara yang perlu juga digenjot untuk mengembalikan konsumsi dan penjualan ritel adalah mengembalikan percaya diri konsumen di level kelompok menengah atas.

"Caranya, mengurangi kasus Covid-19. Diantaranya dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi," kata dia. 

Senada soal tuntutan bunga kredit murah, peneliti INDEF, Bhima mengatakan hal itu belum tentu efektif. Sebab, masalah yang saat ini terjadi lebih berasal dari sisi permintaan bukan sisi pasokan. 

"Sisi permintaan artinya, kenapa kelas menengah dan atas masih belum pede belanja," ujar Bhima. 

Stimulus yang dibutuhkan, menurut Bhima, bisa berupa penurunan tarif PPN barang menjadi 0-5% selama 5 bulan ke depan. Selain itu, ia menyarankan ada subsidi ongkos kirim dari pemerintah untuk ritel yang masuk ke dalam marketplace.

"Bisa saja, PT Pos Indonesia diberikan suntikan PMN (Penyertaan Modal Negara), kemudian dananya untuk subsidi ongkos kirim," pungkasnya. 

Sebagai informasi, Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp579,78 triliun. Jumlah ini, setara dengan 83,4% dari pagu sejumlah Rp695,2 triliun. Jika dirinci, realisasi dana PEN tahun lalu tersebar dalam enam program.

Pertama, anggaran kesehatan senilai Rp63,51 triliun atau setara 63,8% dari pagu senilai Rp99,5 triliun. Kedua, program perlindungan sosial tercatat sepanjang 2020 terealisasi senilai Rp220,39 triliun atau sama dengan 95,73% dari total anggaran sejumlah Rp230,31 triliun. 

Ketiga, realisasi stimulus sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp66,59 triliun setara 98,1% dari pagu sebesar Rp67,86 triliun. Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp112,44 triliun atau sama dengan 96,6% dari total anggaran Rp116,31 triliun. 

Kelima, pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi yang sudah merealisasikan seluruh pagu sebesar Rp60,73 triliun. Hingga terakhir, insentif usaha dalam bentuk perpajakan dengan realisasi sebesar Rp56,12 triliun setara 46,53% dari pagu sebesar Rp120,61 triliun. 

Otoritas fiskal telah mengatur anggaran PEN yang tersisa di tahun ini untuk dialokasikan pada tahun 2021. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Virus Corona yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021.  

Berita Lainnya

Maksud Jokowi baik, ajak cinta produk lokal

Sabtu, 06 Mar 2021 15:13 WIB

Geez & Ann, cerita cinta remaja yang puitis

Minggu, 07 Mar 2021 18:34 WIB