Kemenhub susun regulasi bandara perairan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menggodok regulasi pembangunan dan pengoperasian bandara perairan (waterbase). Regulasi ini akan mengatur tentang fasilitas penunjang pengoperasian pesawat air (seaplane) di Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan, seaplane akan menunjang konektivitas hingga ke pelosok daerah. Selain itu, mendukung potensi pariwisata. 

"Seaplane menjadi salah satu alternatif angkutan untuk tempat-tempat yang jauh dari bandara. Kalau lewat darat, jaraknya jauh dan waktu tempuhnya lama. Tetapi kalau naik seaplane, bisa lebih cepat," ucapnya dalam keterangannya, Selasa (21/3).

Budi Karya melanjutkan, Kemenhub hingga kini tengah menentukan titik-titik yang membutuhkan kehadiran seaplane. Menurutnya, ada beberapa daerah yang potensial untuk didarati pesawat amfibi, seperti Sumatera Utara, NTB, NTT, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.  

"Di Kepulauan Riau dan dari Nusa Tenggara Barat ke Bali sudah cukup konsisten menggunakan seaplane untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Selain itu, sambung Budi karya, BPSDM Kemenhub melalui Akademi Penerbang Indonesia (API) di Banyuwangi, Jawa Timur, sedang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengoperasikan seaplane melalui pendidikan dan pelatihan pilot. API Banyuwangi merupakan satu-satunya di Asia Tenggara yang menyediakan pendidikan penerbangan air dan akan mencetak pilot-pilot seaplane.

Pada Februari 2023, bertepatan dengan perlombaan F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, API Banyuwangi melakukan demonstrasi dan uji coba penerbangan seaplane sebagai sarana angkut penonton maupun wisatawan yang menyaksikan kegiatan tersebut. Ini merupakan pertama kalinya dilakukan pendaratan di atas danau dan mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).