Kemenkeu: Penyaluran TKDD terhambat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mengalami hambatan karena masih terdapat pemerintah daerah yang belum menyampaikan persyaratan penyaluran.

Dia menjelaskan, hingga Juli 2021 realisasi TKDD baru mencapai Rp415,53 triliun atau 52,2% dari pagu Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp458,82 triliun atau 60,1% dari pagu 2020.

Suahasil menuturkan, terhambatnya realisasi TKDD itu utamanya berasal dari alokasi dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) yang sebagian memang di-eramark untuk penanggulangan Covid-19.

"DBH dan DAU lebih rendah karena sebagian dari Pemda belum menyampaikan persyaratan penyaluran berupa laporan belanja pegawai dan laporan penanganan Covid-19," katanya dalam Konferensi pers virtual APBN KiTa, Rabu (25/8). 

Adapun, secara rinci realisasi DBH baru mencapai Rp44,86 triliun atau 44% dari pagu Rp101,96 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari periode tahun lalu yang mencapai 60,5% atau senilai Rp52,31 triliun.

Untuk DAU, realisasinya per Juli 2021 adalah sebesar Rp234,92 triliun atau 60,2% dari pagu Rp390,3 triliun. Juga lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang sebesar 67,2% secara tahunan (yoy) atau senilai Rp258,35 triliun.

Kemudian, untuk DAK Fisik realisasinya Rp8,72 triliun atau 13,4% dari pagu Rp65,25 triliun. Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp19,7% (yoy) atau Rp10,61 triliun.

Selanjutnya, untuk DAK Non-Fisik realisasinya sebesar Rp77,92 triliun atau 59,4% dari pagu Rp131,18 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar 57,4% atau senilai Rp73,79 triliun.

Lalu, untuk dana insentif daerah (DID) realisasinya sebesar Rp6,98 triliun atau 51,8% dari pagu Rp13,5 triliun. Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 47,35% atau senilai Rp8,76 triliun.

Terakhir, untuk dana otonomi khusus (otsus) dan dana keistimewaaan Yogyakarta (DIY) realisasinya sebesar Rp6,9 triliun atau 32,4% dari pagu 21,3 triliun. Lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 33,2% atau senilai Rp6,92 triliun.

Adapun, untuk dana desa telah terealisasi sebesar Rp35,23 triliun atau 48,9% dari pagu sebesar Rp72 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 67,3% atau senilai Rp 47,9 triliun.

"Ini masih ada daerah yang belum menyelesaikan (persyaratan). Moga-moga bisa cepat diselesaikan untuk penanganan Covid-19 yang angkanya tadi mulai bergerak di luar Jawa dan Bali," ucapnya.