logo alinea.id logo alinea.id

Kementerian BUMN akan hilang, bertransformasi jadi super holding

Posisi super holding Indonesia nanti akan serupa dengan Temasek Holdings (Singapura) atau Khazanah Nasional Berhad (Malaysia). 

Eka Setiyaningsih
| Eka Setiyaningsih Senin, 15 Apr 2019 14:04 WIB
Kementerian BUMN akan hilang, bertransformasi jadi super holding

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menanggapi rencana calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membentuk super holding, yang disampaikan dalam debat terakhir pemilihan presiden 2019. Rini membenarkan wacana pembentukan super holding tersebut.

Menurut Rini, nantinya Kementerian BUMN akan hilang dan bertransformasi menjadi super holding.  "Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding," kata Rini saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (15/4).

Rini mengatakan posisi super holding Indonesia nanti akan serupa dengan Temasek Holdings (Singapura) atau Khazanah Nasional Berhad (Malaysia)

Sebagai informasi, Temasek merupakan perusahaan induk BUMN Singapura, bergerak di beberapa sektor, antara lain jasa keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, transportasi dan industri, konsumer dan real estat, pertanian, energi dan sumber daya alam. 

Sementara, perusahaan yang berada di bawah Khazanah, holding BUMN Singapura, antara lain Axiata Group Berhad, CIMB Group Holdings Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Malaysia Airports Holdings Berhad, IHH Healthcare Berhad, dan UEM Sunrise Berhad.

Lebih lanjut, Rini mengatakan, super holding tersebut secara langsung akan dipimpin oleh presiden. Sama dengan Khazanah atau Temasek yang langsung dipimpin perdana menteri. Bentuknya pun bukan seperti birokrasi, bukan pula berbentuk kementerian.

"Ya dipimpin langsung presiden. Sebab, yang diharapkan Presiden Jokowi itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tutur Rini. 

Meski demikian, Rini menegaskan pemerintah tetap memiliki otoritas dalam mengendalikan perusahaan tersebut. Pasalnya, pemegang saham mayoritas di perusahaan-perusahaan BUMN itu tetap pemerintah.

Sponsored

Sebelumnya, dalam debat terakhir pilpres 2019 pada Sabtu (13/4), calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung rencana pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Ke depan kami akan bangun holding-holding BUMN, baik (sektor) konstruksi, karya (infrastruktur), dan minyak gas (migas). Selain itu, holding berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perdagangan, dan lain-lain. Di atasnya ada super holding," ujar Jokowi saat debat terbuka, Sabtu (13/4).

Oleh sebab itu, Jokowi mengharapkan BUMN ke depan harus terdepan dalam membuka pasar dan jaringan hingga ke luar negeri. Sehingga, perusahaan swasta bisa masuk dan mengikuti BUMN.

Holding penerbangan

Sementara itu, Kementerian BUMN juga berencana akan membentuk holding penerbangan atau perhubungan udara. Rini mengatakan transportasi udara merupakan transportasi utama untuk menghubungkan banyaknya pulau di Indonesia.

"Sehingga, untuk mengoptimalkan industri transportasi udara tersebut perlu sinergi kuat antarperusahaan maskapai dan pengelola bandara," ujar Rini.
Rini berharap adanya holding penerbangan akan membuat perusahaan lebih besar. Dengan demikian, kebutuhan keuangan serta investasi untuk konektivitas akan lebih mudah diperoleh.

"Karena itu yang kita pelajari adalah neraca dari perusahaan ini, holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat sehingga neracanya lebih besar, sehingga kita bisa melakukan investasi yang lebih banyak," ucapnya.

Selain itu, Rini juga ingin membuat industri penerbangan Indonesia layaknya industri penerbangan di Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Dua negara tersebut telah menggabungkan perusahaan maskapai penerbangan dengan perusahaan pengelola bandara.

"Karena ke depan kalau kami melihat di negara lain, seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways, di Dubai itu juga Dubai airport juga sama dengan Emirates," kata Rini.

Adapun pembentukan holding tersebut diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan di industri penerbangan di Indonesia.

Kementerian BUMN berencana menjadikan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk holding. Sementara anggota holding terdiri dari  PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). 

Sebagai informasi, pada 2018, pemerintah telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai induk. Anggota holding BUMN migas terdiri dari PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). 

Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) ditunjuk sebagai induk holding. Adapun anggota perusahaan holding tambang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah (Persero) Tbk. (TINS) 

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk holding semen, asuransi, pertahanan, farmasi, perkebunan, perhutani, dan pupuk. Terbaru, pemerintah sedang mengkaji pembentukan holding infrastruktur, perumahan dan pengembangan kawasan, serta holding di bidang aviasi.

Holding infrastruktur terdiri atas PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), dan PT Jasa Marga Tbk. (JSMR). Adapun induk dari holding tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). 

Sedangkan, holding perumahan terdiri atas PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP), PT Amarta Karya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya. Induk dari Holding Perumahan adalah Perum Perumnas. 

Namun kedua holding itu juga belum terealisasi. Hingga kini pemerintah belum juga melakukan penandatangan akta inbreng atas pengalihan saham.