Kementerian PUPR klarifikasi moratorium proyek infrastruktur

Kementerian PUPR mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat mengenai moratorium proyek infrastruktur. Pasalnya, tidak semua proyek dihentikan pelaksanaannya. 

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan evaluasi pembangunan infrastruktur bukanlah moratorium. 

“Selama ini kami sebut seperti itu, moratorium. Tapi yang benar adalah penghentian sementara. Untuk yang dihentikan sementara, kami masih seleksi. Terkait layang, itupun tidak semuanya layang. Yang diberhentikan yakni pertama hanya layang yang mempunyai balok ramping,” ujar Syarif, di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Kamis (22/2). 

Selain itu, proyek layang yang pengerjaannya dihentikan sementara adalah proyek yang memiliki struktur sementara material dalam konstruksi atau perancah melekat di balok dan tiangnya. Biasanya, perancah berada di bawah tanah. Nah, proyek yang dihentikan adalah yang menggantung, seperti di proyek Becakayu.

Kriteria lain, yakni layang yang tidak ada penopangnya, seperti yang banyak di Jakarta.  Serta layang yang mempunyai tonase besar.

"Kalau kami lihat yang jatuh kemarin dikategorikan sebagai tonase yang besar. Juga, yang rasio kapasitas angkat. Itu juga yang dihentikan sementara,” ungkap Syarif. Faktor berikutnya adalah faktor keamanan.

Sehingga semua pelaksanaan proyek yang terkait itu, diberhentikan untuk sementara. Sedangkan proyek lainnya tetap berjalan. Seperti di jalan tol, tetap dilanjutkan karena  tidak masuk kriteria-kriteria di atas.

Ditjen Bina Konstruksi, mendapatkan banyak pertanyaan mengenai jangka waktu penundaan. Menurut Syarif, tergantung dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya. Bahkan, ada beberapa proyek yang penghentiannya hanya berlangsung  beberapa jam saja. Setelah disetujui, maka proyek tersebut bisa berjalan kembali. 

Terkadang pelaksana proyek hanya melihat secara fisiknya saja. Padahal, Komite Kecelakaan Konstruksi (K3) tak hanya mempersiapkan biayanya, tetapi juga tenaga ahlinya. Tapi sesungguhnya itu sangat penting karena bisa berpengaruh terhadap keselamatan pembangunan.

“Termasuk SOP, apakah sudah dibuat dan dilaksanakan selama berjalannya pembangunan. Ke depan semuanya akan dicek. Tapi bagaimanapun, ini pelajaran buat kita. Setelah kejadian, kita jadi belajar banyak kembali untuk dilakukan perbaikan lebih baik ke depannya,” ulas Syarif.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengaku penghentian proyek untuk sementara tidak akan memengaruhi target. Buktinya, proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) diyakini bisa selesai sebelum pelaksanaan Asian Games.

 “Apakah penghentian sementara akan memengaruhi target pencapaian? Kami kira LRT Sumsel untuk pekerjaan layang hampir semua sudah selesai. Progres seluruhnya sudah 86%, dimana pekerjaan layang sudah hampir 100%. Semoga saat Asian games sudah bisa beroperasi,” katanya.

Selain LRT, salah satu proyek infrastruktur Kemenhub lainnya yang juga termasuk dalam penghentian sementara adalah Double-Double Track (DDT) atau jalur dwi ganda Jabodetabek. Tetapi kendala proyek DDT sebenarnya lebih pada pembebasan lahan ketimbang pekerjaan konstruksi. Sehingga ketika evaluasi sudah selesai dilakukan, langsung akan dikerjakan dengan cepat.