Kepala Bappenas sindir penyelewengan Dana Alokasi Umum di daerah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak lebih positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Bambang menjelaskan besaran DAU selalu dialokasikan lebih besar daripada DAK. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah menganggarkan DAU sebesar Rp401,5 triliun, sedangkan DAK fisik sebesar Rp33,9 triliun.

“DAK jangan sampai turun dari tahun sebelumnya,” kata Bambang di Jakarta, Senin (13/8).

Sementara itu, Bambang menjelaskan, 1% anggaran dari DAK mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,012%. Sedangkan DAU dengan angka yang sama 1% kontribusinya hanya 0,002%.

"Karena DAK lebih jelas sasarannya apa. Kalau DAK itu lebih spesifik ke proyek, bahkan proyeknya juga jelas," ujarnya.

Bambang melanjutkan, DAK digunakan untuk proyek riil seperti pembangunan jalan, irigasi, dan sanitasi.

Sementara, DAU dengan alokasi anggaran yang besar dari APBN acapkali disalahgunakan oleh oknum tertentu seperti pejabat daerah. Hal ini yang menyebabkan DAU tidak tepat sasaran.

"DAU itu harapannya untuk kegiatan daerah, bukan hanya kegiatan rutin. Idealnya satu paket program untuk daerah untuk prioritas kegiatannya dia. Sekarang banyak dihabiskan hanya untuk biaya pegawai," ucapnya. 

Bambang melanjutkan, harusnya dengan konsep otonomi daerah, DAU tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah secara lebih mandiri. Bukan hanya menunggu dana dari pemerintah pusat untuk biaya pegawai dan meminta lagi kepada pemerintah untuk biaya pembangunan.

"Ini saja sudah contoh belanja yang kurang berkualitas," ucapnya.

Untuk itu, ujar Bambang, ia akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menambah anggaran DAK karena dampak ekonominya lebih besar.

"DAK itu harusnya lebih besar (anggarannya) dan dibuat tepat sasaran sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan DAU. Kalau DAU itu kebanyakan untuk kegiatan rutin, kalau DAK itu tepat sasaran," tuturnya.

Bambang pun mengusulkan pemerintah untuk membuat batasan agar pengalokasian dana DAU dapat lebih produktif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Berapa persen dari DAU yang diberikan dari belanja rutin atau berapa persen minimal sebaliknya yang sifatnya pembangunan. Kalau misalnya mau dilakukan semacam pembatasan atau guidance," ucapnya.