sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bahlil Lahadalia ungkap alasan tak mampu kejar investasi Rp708 T

Presiden Joko Widodo memberikan waktu kepada Bahlil hingga Juni 2020.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 25 Des 2019 20:25 WIB
Bahlil Lahadalia ungkap alasan tak mampu kejar investasi Rp708 T

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan belum dapat merealisasikan nilai keseluruhan investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp708 triliun. Pasalnya, ada kendala yang membelit soal peraturan yang tumpang tindih terutama di tingkat pemerintah daerah.

Bahlil mengungkapkan, dari nilai investasi sebesar Rp708 triliun yang masuk ke Tanah Air, pihaknya baru bisa menanganinya senilai Rp129 triliun. Artinya, masih ada pekerjaan rumah sebesar Rp579 triliun yang harus diselesaikan. Namun demikian, dia memastikan tak dapat menyelesaikannya sampai akhir 2019.

“Izinnya (di BKPM) ada semua, tapi belum bisa dieksekusi karena ada persoalan. Salah satunya lahan, persoalan perizinan yang tumpang tindih, baik di kementerian/lembaga  maupun provinsi dan kabupaten/kota,” kata Bahlil di rumah dinas Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (25/12).

Terkait pekerjaan rumah itu, kata Bahlil, dirinya masih diberi tenggat waktu oleh Presiden Joko Widodo hingga Juli 2020 untuk menyelesaikan seluruh investasi yang masuk tersebut. “Utang saya itu masih ada Rp500 triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimistis selesai. Kami meminta waktu kepada Bapak Presiden kurang lebih 6 sampai 7 bulan kami selesaikan,” ujarnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu menjelaskan investasi sebesar Rp129 triliun yang sudah direalisasikan tersebut berupa pembangunan pabrik pengolahan petrochemical sebesar Rp37 triliun. Kemudian sisanya pembangunan power plant di Jawa Barat dan pembangunan pabrik mobil Hyundai.

Lebih lanjut, Bahlil berjanji akan menyelesaikan persoalan perizinan yang masih terkendala di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Harapannya, agar investasi yang telah masuk dapat direalisasikan.

"Setelah kami identifikasi kami akan menyelesaikan, karena setiap investasi yang masuk kasusnya beda-beda. Ada kasusnya di kementerian, ada di gubernur dan bupati, ada di tanah maupun tumpang tindih konsesi," ucapnya.

Berdasarkan catatan BKPM, realisasi investasi yang masuk sepanjang 2019 baru mencapai Rp601 triliun. Jumlah itu lebih kecil dari yang ditargetkan sebesar Rp792 triliun hingga Oktober 2019. Pada 2020, kata Bahlil, BKPM menargetkan investasi sebesar Rp885 triliun. "Berapa angka tepat dari realisasi itu akan kami umumkan di awal Januari 2020," ujar Bahlil.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid