Menko Airlangga: Ketahanan energi menjadi faktor penting kehidupan negara

Kondisi pasar energi dunia saat ini seperti meroketnya harga gas dan batu bara, disusul kenaikan harga minyak, menyebabkan terjadinya krisis energi di Eropa khususnya Inggris, serta di China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, ketidakpastian yang semakin tinggi tersebut mewarnai sektor energi dunia dan berdampak kepada semua negara, termasuk Indonesia. 

“Ketahanan energi menjadi suatu faktor penting dalam keberlanjutan kehidupan sebuah negara. Energi tak hanya merupakan faktor produksi yang penting untuk kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi komoditas strategis yang dapat mengancam kegiatan ekonomi pada saat kondisi krisis, terutama pada saat kondisi harga yang tidak terkendali akibat terbatasnya pasokan,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10).

Airlangga menjelaskan, krisis energi di Inggris diakibatkan terjadinya “perfect storm” yakni kondisi musim panas yang sangat panas, dan kemungkinan akan dilanjutkan dengan musim dingin yang sangat dingin menjelang akhir tahun ini di Eropa. lalu keterbatasan pasokan dari Rusia, serta investasi infrastruktur penyimpanan gas yang terkendala.

Pulihnya ekonomi di negara Tirai Bambu saat ini menyebabkan permintaan energi yang tinggi, dan telah membuat harga batu bara mencapai tingkat tertinggi selama sejarah, yakni melebihi US$230 per ton di awal Oktober 2021. Dengan keterbatasan pasokan gas di Eropa, banyak pasokan yang tadinya untuk tujuan pasar Asia beralih ke Eropa, sehingga harga di Asia, yang direpresentasikan oleh harga spot LNG meningkat sangat tinggi mencapai lebih dari US$25 per mmbtu.

“Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan daya saing investasi di sektor energi melalui berbagai insentif. Hal itu akan meningkatkan penerimaan negara yang dapat dipergunakan sebagai modal pembangunan nasional,” ucap Airlangga.

Meski demikian, pemerintah tidak melupakan aspirasi jangka panjang, contohnya dalam menangani masalah pemanasan global akibat perubahan iklim. Hal ini akan berdampak pada keharusan semua negara untuk melakukan transisi energi.

“Konsumsi energi ke depan perlu memperhatikan emisi karbon, sehingga kebijakan Pemerintah mengarah pada pemberian insentif bagi penggunaan energi bersih seperti energi terbarukan. Lalu, di saat yang sama juga membuat kebijaksanaan disinsentif, bahkan menghentikan atau moratorium penggunaan energi fosil, khususnya yang beremisi karbon relatif lebih tinggi,” tutur Airlangga.

Menurut Airlangga pengenaan pajak karbon tidak serta merta akan dilakukan, namun akan dilakukan secara bertahap melalui kajian dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun politis. Pembahasan serta kajian ini akan melibatkan berbagai kalangan, termasuk sektor swasta. 

“Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Sektor swasta, akademisi serta organisasi wadah pemikir, dan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, perlu bahu-membahu berkontribusi mendukung pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, tetapi tak lupa mengatasi tantangan jangka pendek saat ini,” tutup Airlangga.