logo alinea.id logo alinea.id

Kisruh bongkar pasang bos bank pelat merah

Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno membongkar pasang direksi dan komisaris bank pelat merah berbuntut panjang.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Sabtu, 31 Agst 2019 06:54 WIB
Kisruh bongkar pasang bos bank pelat merah

Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno membongkar pasang direksi dan komisaris bank pelat merah berbuntut panjang.

Perombakan direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berakhir pada penolakan, Direktur Utama terpilih, Suprajarto. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suprajarto lebih memilih mengundurkan diri daripada memimpin BTN.

Terkait perombakan direksi BUMN, Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet awal Agustus pernah menginstruksikan para menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis sebelum pelantikan pemerintahan baru pada Oktober nanti.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo telah berkoordinasi dengan presiden mengenai perombakan tersebut.

"Untuk semua BUMN besar, Ibu Rini pasti berkomunikasi dengan Presiden," kata Gatot saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/8).

Gatot pun menegaskan, Presiden Joko Widodo pasti mengetahui rencana perombakan tersebut. 

"Pasti tau beliau (Presiden). (Perombakan direksi) bukan hal yang baru, kecuali presidennya berbeda," ujar Gatot.

Pergantian pengurus, kata Gatot merupakan hal biasa. Gatot melihat jajaran direksi dan komisaris BUMN sama seperti pasukan. Sehingga, di manapun mereka ditugaskan harus siap. 

Sponsored

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika ketika dikonfirmasi apakah Presiden mengetahui perombakan direksi BBTN dan BBRI ini, dirinya mengaku tak mengetahui hal tersebut.

"Saya tidak tahu soal itu," kata Erani ketika dihubungi, Jumat (30/8).

Mantan Direktur Utama BRI Suprajarto menolak penunjukan dirinya menjadi Dirut BTN melalui RUPSLB di Jakarta, Kamis (29/8). / Antara Foto

Reaksi investor

Penolakan Suprajarto menjadi Direktur Utama Bank BTN berimbas pada saham BBTN yang ditutup terkoreksi 1,48% ke level Rp2.000 per lembar saham pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (30/8).

CEO Jagartha Advisors FX Iwan mengatakan dari sisi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), pasar melihatnya menjadi kurang baik seolah-olah tidak ada koordinasi antar BUMN tersebut.

Meski demikian, Iwan mengatakan hal tersebut tak akan langsung berpengaruh negatif terhadap pergerakan harga saham perseroan.

"Kinerja emiten dan prospek ke depan akan tetap menjadi fokus investor dalam menentukan keputusan investasi," kata Iwan ketika dihubungi terpisah.

Iwan memandang sepanjang Agustus memang terlihat tekanan jual yang cukup tinggi dari investor asing pada emiten perbankan. Hal ini disebabkan karena realisasi profit atas kinerja positif sejak awal tahun (year-to-date/ytd).

Hari ini misalnya, tercatat asing melakukan jual bersih pada saham BBTN senilai Rp4,29 miliar.

Iwan memandang apabila Suprajarto bersedia menjadi Direktur Utama Bank BTN, saham BBTN akan mendapatkan sentimen positif dari hal tersebut. 

Sementara itu Associate Director of Research adn Investment Pilarmas Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan pergantian direksi terhadap perusahaan yang sudah besar biasanya hanya untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. 

Akibat pergantian direksi tersebut, Nico memandang saham BBRI sejauh ini masih akan baik-baik saja. Pada penutupan hari ini, jika dibandingkan dengan saham BBTN yang terkoreksi, saham BBRI justru mengalami kenaikan.

Saham BBRI tercatat mengalami kenaikan 1,67% ke level Rp4.270 per lembar saham. Tercatat asing membeli bersih sejumlah Rp99,12 miliar saham BRI di semua pasar.

Sementara untuk saham BBTN, Nico memandang sejak satu hingga dua minggu yang lalu memang tengah mengalami penurunan. Penurunan tersebut, kata Nico, lebih kepada mekanisme pasar saja.

"Jadi sentimennya (penolakan Suprajarto) tetap ada, tapi dampaknya masih belum dapat dirasakan. Tapi memang dengan tidak adanya direktur dari BBRI dan BBTN akan membuat kapal kehilangan arah," ujar Nico.

Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono (kedua kanan) berbincang dengan Komisaris Utama Asmawi Syam (kedua kiri) disaksikan Dewan Komisaris Kamaruddin Sjam (kiri) dan Direktur Oni Febriarto Rahardjo. / Antara Foto

Keberlangsungan bisnis

Ekonom Institute for Deelopment of Economics dan Finance (Indef) Bhima Yudistira memandang kepentingan Menteri BUMN merombak direksi sangat berbahaya bagi keberlanjutan bisnis bank umum. Pasalnya, perombakan tersebut dilakukan memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet baru.

"Imbasnya kinerja Bank BUMN akan terganggu. Karyawan dan direksi mengalami demotivasi," kata Bhima ketika dihubungi reporter Alinea.id.

Bhima memandang perombakan direksi dan komisaris Bank BUMN tersebut tidak berdasarkan pada penilaian kinerja. Dia mengatakan, bisa dibayangkan Suprajarto yang merintis karier di BRI, fokus di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dilempar ke Bank BTN yang fokus bisnisnya berbeda. 

Hal ini menurut Bhima jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN. Selain itu, Bhima menuturkan kepercayaan investor bisa anjlok karena pergantian tersebut.

"Di sisi lain, BUMN yang terkena kasus rekayasa laporan keuangan dan menderita rugi seperti Garuda misalnya, kenapa tidak dirombak dan dievaluasi kinerjanya? Ini sudah kebablasan," kata Bhima.

Bhima pun merasa kasihan pada Presiden Jokowi yang telah membangun kepercayaan dari investor dengan berbagai upaya, tetapi malah dirusak oleh menterinya sendiri.

"Kasihan pak Jokowi membangun kepercayaan investor dengan berbagai upaya, eh ada menteri yang merusak reputasi BUMN di mata investor," tuturnya.

Menurutnya, harga yang harus ditanggung baik oleh bank, pasar modal, karyawan, dan menteri BUMN berikutnya amat mahal.

Sementara itu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan pokok masalah dari pergantian Direktur Utama BUMN ini ada pada prosesnya yang tak transparan.

Menurut Piter, pemberhentian dan penunjukan direktur utama Bank BUMN adalah kewenangan dari pemerintah yang diwakili Menteri BUMN. Yang membuat hal tersebut tidak wajar karena yang ditunjuk ternyata tak diberitahukan terlebih dahulu.

Piter memandang proses seperti itu sebenarnya biasa terjadi dan tidak ada yang menolak. Tetapi, ketika Suprajarto menolak, kasus ini menjadi lebih menarik.

"Ini bukan masalah salah atau tidak. Akan tetapi kalau dilihat bernuansa tidak profesional dan sangat politis," kata Piter pada kesempatan berbeda.

Meskipun terdapat kekosongan jabatan, Piter memandang hal tersebut tak akan berlangsung lama. Penurunan harga saham di pasar modal pun menurut Piter hanya akan terjadi temporer. Sebab, kekosongan posisi direktur utama tak akan berdampak signifikan terhadap kinerja BRI maupun BTN.